Lampung Naik Kelas: Antara Tapioka Mendunia dan “Penyakit” Plastik

Lampung Naik Kelas: Antara Tapioka Mendunia dan "Penyakit" Plastik
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyoroti paradoks ekonomi daerah: di tengah capaian gemilang ekspor tapioka Lampung ke pasar global, pelaku UMKM justru kian tercekik akibat lonjakan harga kemasan plastik. Foto: Arsip pribadi/Wiki/Kirka/I

Kirka – Pertumbuhan ekonomi Lampung menembus 5,58 persen pada kuartal pertama 2026, mencatatkan rekor tertinggi kedua di Sumatera.

Angka memukau di atas kertas nyatanya menyisakan celah di lapangan.

Di saat ekspor tapioka daerah melenggang ke pasar global, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru kelimpungan menghadapi lonjakan harga kemasan plastik.

Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, membedah situasi kontradiktif yang sedang melanda Bumi Ruwa Jurai.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya terlena pada pencapaian makro.

Mengurus pertumbuhan wilayah harus menyentuh urat nadi perekonomian rakyat kecil yang berjuang setiap hari.

“Jangan sampai petani singkong berpesta merayakan kenaikan volume ekspor, sementara pedagang gorengan dan makanan ringan menangis karena kantong pembungkus barang dagangannya semakin mahal,” tegas Mahendra, Jumat, 8 Mei 2026.

Angkat Derajat Petani

Mahendra tetap memberikan apresiasi terhadap langkah berani Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membawa singkong Lampung naik kelas.

Pengiriman perdana 3.330 ton tapioka ke Tiongkok, dengan total akumulasi mencapai 10.000 ton hingga April 2026, menjadi bukti nyata hilirisasi sektor pertanian mulai berjalan mulus.

Praktik lama menjual bahan mentah yang puluhan tahun memiskinkan petani perlahan ditinggalkan.

Kebijakan mendorong industri lokal untuk menyerap hasil panen dengan harga pantas dinilai sebagai sebuah keniscayaan.

Langkah pemerintah provinsi menggandeng Universitas Lampung untuk mendirikan National Cassava Center juga dinilai sangat tepat.

Kolaborasi dunia akademik dan birokrasi berpotensi membereskan persoalan mendasar dari hulu, mulai dari penyediaan bibit unggul hingga pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pembangunan infrastruktur penghubung turut mendapat sorotan positif dari Mahendra.

Peletakan batu pertama perbaikan jalan Brabasan–Wiralaga di Mesuji menjadi sinyal kuat keberpihakan pada daerah pinggiran.

Hasil panen yang melimpah tentu membutuhkan jalur distribusi mulus agar efisien sampai ke gerbang pabrik.

Jeritan UMKM

Namun, potret cerah sektor makro seketika meredup saat menengok realitas di tingkat akar rumput.

Pasca lebaran, harga plastik melonjak tajam hingga 50 persen akibat gangguan pasokan nafta global.

Bagi pedagang makanan berskala kecil, kemasan plastik ibarat nyawa bagi kelancaran distribusi produk.

Bank Indonesia Perwakilan Lampung memang merilis laporan bahwa inflasi terkendali serta daya beli masyarakat menguat.

Salah satu indikatornya adalah lonjakan angka penjualan kendaraan bermotor baru.

Kendati demikian, pedagang kecil menghadapi kenyataan berbeda.

Kenaikan biaya produksi memaksa pedagang memutar otak, memilih antara menaikkan harga jual atau rela menekan margin keuntungan demi mempertahankan pelanggan.

Bila dibiarkan berlarut, beban ongkos produksi berisiko menggerogoti daya beli kelas bawah yang susah payah dijaga lewat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Mahendra mendesak Pemerintah Provinsi bersama DPRD segera merumuskan jalan keluar nyata.

“Pemerintah butuh langkah konkret, bukan sekadar melontarkan imbauan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

“Pelaku UMKM amat membutuhkan stabilitas harga bahan baku dan dukungan insentif ketika dipaksa beralih ke kemasan ramah lingkungan,” paparnya.

Pada akhirnya, Lampung memang sedang melangkah pasti menjadi pusat tapioka dunia.

Namun, fondasi ekonomi yang kuat mutlak membutuhkan keadilan bagi semua lapisan.

“Tugas terberat para pemangku kebijakan sekarang adalah memastikan gelombang pertumbuhan besar tidak menenggelamkan perahu para pelaku usaha kecil,” tutup Mahendra Utama.