Kirka – Ketergantungan petani pada cuaca dan tengkulak perlahan dipangkas.
Melalui penyebaran puluhan unit mesin pengering gabah (bed dryer) ke berbagai pelosok desa, Pemerintah Provinsi Lampung tengah merancang transformasi besar, memindahkan pusat nilai tambah pertanian langsung ke tangan petani.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Mahendra Utama, memandang langkah itu sebagai perombakan struktural yang krusial.
Menurutnya, alat mekanis adalah jawaban langsung atas kerugian pascapanen (losses) yang rutin menggerus kuantitas panen hingga 12 persen setiap musimnya.
“Selama ini petani kita kerap terjepit. Mereka terpaksa melepas gabah basah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), terutama saat musim penghujan tiba.
“Kini, dengan bed dryer, petani punya kendali mutlak untuk mencetak gabah kering giling yang daya tawarnya jauh lebih tinggi,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Kamis, 2 April 2026.
Fasilitas pengolahan di tingkat tapak, lanjut Mahendra, menciptakan embrio ekosistem ekonomi mandiri.
Tahapan pascapanen mulai dari pengeringan hingga pengemasan kini bisa dituntaskan dalam satu kawasan terpadu di desa.
Suntikan untuk NTP dan PDRB
Lebih dari sekadar perbaikan harga di tingkat akar rumput, Mahendra memproyeksikan lompatan indikator makroekonomi daerah.
Pemasangan 80 hingga 100 unit bed dryer baru dalam rentang waktu 2026-2029 diyakini mampu menekan efisiensi ongkos produksi secara signifikan, khususnya untuk biaya pengeringan manual dan logistik transportasi ke pabrik pengolahan besar.
Imbasnya diprediksi langsung menyasar kesejahteraan.
Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung pada subsektor tanaman pangan ditargetkan merangkak naik secara moderat di angka 3 sampai 5 persen per tahun.
Peningkatan margin akan dirasakan langsung oleh lumbung-lumbung padi daerah, membentang dari Lampung Selatan hingga kawasan Mesuji.
Secara perlahan, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung juga akan bergeser.
“Ekonomi kita tidak akan lagi bertumpu semata pada panen mentah di sektor primer, melainkan beralih ke industri pengolahan. Ini implementasi nyata dari Balanced Growth Theory,” urai Mahendra.
Ia menjelaskan bahwa investasi infrastruktur di desa akan memicu efek ganda (multiplier effect) ke sektor perdagangan dan jasa sekitarnya.
Uang hasil panen tidak lagi terbang ke kantong korporasi luar provinsi, melainkan berputar dan menghidupkan urat nadi ekonomi lokal, sekaligus menjadi bantalan ketahanan daerah dari gejolak pasar global.
Kawal Ambisi Kedaulatan Pangan
Gagasan hilirisasi desa ini merupakan terjemahan langsung dari ambisi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam berbagai forum, Gubernur Mirza kerap menyoroti posisi daerahnya yang sekadar menjadi penyuplai bahan mentah.
“Lampung harus berhenti menjadi sekadar penyedia bahan baku bagi daerah lain. Hilirisasi harus dimulai dari desa.
“Kita ingin petani kita berdaulat atas hasil keringatnya sendiri, menentukan harga dengan standar kualitas yang tinggi, dan menjadi motor utama penggerak ekonomi,” tegas Gubernur Mirza dalam pernyataannya.
Guna memastikan visi tersebut membumi dan tidak berhenti sebagai proyek pengadaan semata, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, Zimmi Skill, telah turun langsung memonitor 34 titik awal penempatan mesin pengering.
Langkah taktis Disperindag tersebut dinilai Mahendra sebagai manuver vital.
“Evaluasi di lapangan ini adalah fondasi. Tujuannya memastikan mesin yang beroperasi benar-benar menyumbang dampak ekonomi riil bagi kelompok tani, bukan sekadar melengkapi deretan statistik di atas meja,” pungkasnya.
Jika peta jalan hilirisasi 2026-2029 ini terealisasi tanpa hambatan, Lampung tak hanya akan mempertahankan takhtanya sebagai lumbung pangan nasional.
Lebih dari itu, Provinsi Lampung bakal bersiap mengukuhkan diri sebagai poros industri pengolahan pertanian yang tangguh dan berdaulat.
