Kirka – Kutukan pengekspor bahan mentah yang kerap mendera wilayah kaya sumber daya perlahan mulai ditinggalkan Provinsi Lampung.
Lewat orkestrasi strategis bersama Kementerian Pertanian (Kementan), wilayah di ujung Pulau Sumatera ini tengah merintis jalan sebagai episentrum hilirisasi perkebunan nasional.
Manuver itu pun memantik respons positif dari berbagai kalangan.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menilai eskalasi kebijakan tersebut bukan lagi sebatas retorika politik, melainkan sebuah transformasi fundamental.
“Kita sedang menyaksikan fase take off atau tinggal landas ekonomi. Transformasi ini mutlak.
“Kita tidak bisa lagi berpuas diri hanya dengan mengirim biji kopi atau lada mentah ke luar negeri,” tegas Mahendra di Bandarlampung, Kamis, 19 Maret 2026.
Pernyataan tersebut mengacu pada visi akselerasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memprioritaskan nilai tambah pada tujuh komoditas agrikultur utama.
Dalam cetak biru Kementan, Lampung didapuk sebagai aktor intelektual berkat daya tawar absolutnya.
Merujuk data Direktorat Jenderal Perkebunan, provinsi ini konsisten menopang 25 hingga 30 persen kebutuhan kopi robusta nasional, di samping pamor lada hitamnya (Lampung Black Pepper) yang melegenda.
Mengejar Lonjakan 400 Persen
Meminjam pisau analisis Michael Porter terkait Rantai Nilai (Value Chain), Mahendra mendesak adanya pergeseran paradigma.
Daerah ini harus berani melompat dari sekadar penyedia lahan (basis logistik inkuiri) menuju pusat operasi pengolahan industri dan pemasaran jenama (branding).
Jika mesin industrialisasi berbasis sumber daya alam ini dipacu, perputaran modal akan terkunci di daerah.
“Bila mata rantai ekspor dipangkas dan difokuskan murni pada produk olahan akhir baik itu ekstrak, bubuk, maupun barang jadi proyeksi lompatan nilai ekonominya bisa menyentuh angka 400 persen,” jabarnya.
Bahkan, kalkulasi ekonomi memprediksi Lampung mampu menyumbang 15 hingga 20 persen dari total target devisa perkebunan nasional jika skenario ini berjalan presisi.
Cetak Biru Empat Taktik
Meski menjanjikan, momentum emas ini menuntut eksekusi di lapangan.
Agar visi tidak menguap menjadi sekadar tumpukan dokumen, Mahendra merumuskan empat peta jalan taktis yang wajib segera dieksekusi oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama para kepala daerah tingkat dua:
1. Pemutakhiran Digital Presisi
Integrasi data Calon Petani Calon Lahan (CPCL) melalui ekosistem digital yang tersambung langsung dengan database Kementan.
Langkah itu krusial untuk mencegah kebocoran bantuan sarana prasarana.
2. Pemetaan Klaster Spesifik
Setiap kabupaten wajib memiliki identitas komoditas.
Lampung Barat dan Waykanan didorong sebagai Pusat Keunggulan Kopi Robusta, Lampung Utara dan Lampung Timur disiapkan sebagai Sentra Lada.
Sementara, Pesawaran dan Lampung Selatan difokuskan pada olahan Kelapa serta Kakao.
3. Infrastruktur Penyangga
Pendirian fasilitas pascapanen terpadu dan cold storage tidak bisa ditawar.
Infrastruktur ini berfungsi ganda: mengunci standar mutu ekspor dan menjadi bantalan penstabil harga saat panen raya tiba.
4. Karpet Merah Investasi
Deregulasi aturan untuk memancing keterlibatan sektor swasta.
Tujuannya adalah membangun fasilitas pengolahan skala menengah (mini plant) di level kecamatan agar penyerapan hasil panen lebih masif dan efisien.
Kompatibilitas Kepemimpinan
Di luar kalkulasi teknis, Mahendra menyoroti satu variabel penentu, yakni kompatibilitas kepemimpinan lintas sektor.
Manuver fast track khas Mentan Amran Sulaiman terbukti sefrekuensi dengan agresivitas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Sang Gubernur belakangan gencar menarik gerbong pengusaha muda serta UMKM untuk terjun ke sektor hilir, seperti pada ekspansi produk turunan singkong (mocaf) dan penetrasi pasar kopi premium.
Di level eksekutorial, Mahendra juga menggarisbawahi peran strategis Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Heru Tri Widarto.
“Beliau tampil sebagai jembatan teknis yang brilian.
“Di tangannya, program-program raksasa dari pusat semacam Corporate Farming bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak membentur tembok kearifan lokal agrikultur Lampung,” catatnya.
Pada akhirnya, hilirisasi perkebunan adalah pertaruhan masa depan bagi Lampung.
“Ini bukan sekadar soal meraup cuan atau mengejar target angka, melainkan memastikan provinsi ini benar-benar menjelma menjadi lokomotif ekonomi modern yang berdaulat,” pungkas Mahendra.
