Kirka – Ambisi memerdekakan Provinsi Lampung dari jebakan status Lumbung Pangan Nasional kini memasuki babak krusial.
Sejak Maret 2026, di bawah komando Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, arah kompas ekonomi Bumi Ruwa Jurai digeser ekstrem.
Targetnya tak lagi sekadar mengekspor komoditas mentah, melainkan menguasai penuh rantai nilai (value chain) lewat industrialisasi hulu ke hilir.
Menyikapi manuver tersebut, Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Pendamping Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, memberikan catatan.
Ia menyebut visi menyulap daerah ini menjadi dapur pengolahan raksasa masih menyisakan paradoks di lapangan.
“Melihat wajah hilirisasi kita hingga kuartal pertama tahun ini ibarat menatap spektrum yang timpang,” ungkap Mahendra, Minggu, 15 Maret 2026.
Ia mencontohkan sektor nanas dan tebu yang sukses menyentuh level industrialisasi paripurna.
Perusahaan raksasa seperti PT Great Giant Pineapple, menurutnya, telah menjelma menjadi ekosistem sirkular yang mampu menyerap seluruh elemen buah hingga limbah kulitnya.
Kontras dengan hal itu, nasib komoditas eksotis semacam pala, kapulaga, dan kemiri justru memprihatinkan.
Petani di lereng Gunung Tanggamus hingga Pesisir Barat terus terperangkap dalam sistem kutipan komoditas primer.
“Mereka terpaksa melepas butiran kering dengan harga yang sepenuhnya didikte oleh tengkulak global.
“Karena kita belum memiliki pabrik penyulingan minyak atsiri sendiri, added value-nya malah diraup eksportir Singapura dan industri parfum Eropa,” tegasnya.
Infrastruktur dan Ekuilibrium Politik
Kendati demikian, gerbong transformasi ekonomi ini bukannya tanpa mesin pendorong.
Mahendra menggarisbawahi dua katalisator utama yang kini menguntungkan posisi Lampung.
Pertama, efisiensi logistik berkat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Urat nadi infrastruktur ini memungkinkan pabrik pakan ternak di Lampung Selatan menyedot pasokan jagung dari pelosok Lampung Timur dengan ongkos yang jauh lebih miring.
Faktor kedua adalah ekuilibrium politik lokal. Keselarasan visi Gubernur Mirza dengan program Astacita pemerintah pusat dinilai sukses menciptakan kepastian iklim investasi.
Sentuhan pada sektor ekonomi kerakyatan pun mulai terlihat lewat program UMKM naik kelas untuk produk turunan sukun dan alpukat.
Tembok Struktural
Namun, jalan panjang hilirisasi masih terhalang dua tembok struktural yang tebal.
Eksponen 98 ini menyoroti tingginya barrier to entry dari sisi permodalan teknologi.
Mesin ekstraksi berstandar food grade seperti pengolah jeruk menjadi konsentrat atau alpukat menjadi minyak kosmetik membutuhkan investasi selangit yang kerap membuat koperasi tani gigit jari di depan pintu bank.
Di samping itu, fragmentasi lahan rakyat. Secara teoretis, fenomena di Lampung saat ini sejalan dengan Vent for Surplus Theory.
Daerah berupaya mendongkrak surplus produksinya tidak lagi sebagai barang obralan, melainkan produk industri berdaya saing guna memperluas penetrasi pasar.
Dalam kacamata tata ruang makro, energi progresif Lampung kerap disandingkan dengan Jawa Timur.
Keduanya sama-sama berperan sebagai jangkar logistik, Jatim untuk wilayah timur Indonesia, dan Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera.
Saat ini, kedua provinsi tersebut tengah berpacu memutus rantai ekspor biji mentah dengan membangun kawasan industri pengolahan kopi dan kakao.
Menutup analisisnya, Mahendra mengingatkan sebuah kutipan tajam dari kalangan analis bisnis, hilirisasi tanpa kedaulatan teknologi sekadar memindahkan titik peluh buruh dari kebun ke lantai pabrik.
“Ini adalah lari maraton, bukan sprint. Keberhasilan mengonversi ubi kayu menjadi mocaf di Lampung harus dijadikan cetak biru bagi komoditas lain.
“Target kita jelas, di akhir dekade ini kita tidak akan lagi melihat Lampung mengirim truk penuh hasil bumi, melainkan memberangkatkan kontainer produk jadi bermerek Made in Lampung,” tutupnya mantap.
