Kirka – Sejarah Lampung sebagai penyuplai utama bahan mentah pangan nasional tanpa menikmati nilai tambah siginifikan, kini dipaksa berbalik arah.
Di tangan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten bukan lagi sekadar seremonial birokrasi, melainkan panggung instruksi keras, desa wajib terintegrasi penuh dalam program prioritas pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dibaca oleh Pemerhati Pembangunan Lampung, Mahendra Utama, sebagai sinyal paling konkret bagi desa-desa di Bumi Ruwa Jurai untuk berhenti menjadi penonton nilai tambah yang selama ini dinikmati daerah lain.
“Ini bukan jargon politik. Kita sedang bicara tentang mengubah nasib 1,2 juta kepala keluarga yang hidup dari padi, jagung, dan singkong, yang selama ini sering kali terpinggirkan oleh rantai pasok yang tidak berpihak pada petani,” tegas Mahendra Utama, Sabtu, 14 Maret 2026.
Logika Terbalik
Mahendra, eksponen 98 yang dikenal kritis dalam isu pembangunan lokal, melihat Gubernur Mirza mencoba mendobrak kebiasaan lama.
Esensi hilirisasi yang digaungkan gubernur, menurutnya, bukan membangun pabrik baja atau semen raksasa, melainkan hilirisasi mikro yang memberdayakan kapasitas lokal.
Jika selama ini logistik program pangan berskala besar dipasok oleh integrator kota atau distributor raksasa, Mirza mencoba membalik logika tersebut.
Ia memaksa agar desa, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjadi jantung suplai bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya mengutip instruksi tegas Gubernur Mirza: Uangnya jangan sampai keluar dari tiyuh (desa). Maksimalkan BUMDes agar menjadi pemasok dapur SPPG.
“Narasi itu sangat kuat. Ini adalah bentuk desentralisasi ekonomi paling murni, memaksa putaran uang tetap berada di desa dan memberi kepastian pasar bagi petani setempat,” urai Mahendra.
Ekosistem Pangan
Tantangan selanjutnya, kata Mahendra, terletak pada imajinasi dan kemampuan kepala desa untuk membaca potensi unik komoditasnya sendiri.
Ia merujuk pada visi gubernur yang ingin membangun rantai ekosistem pangan lokal utuh.
Sebagai contoh konkret, Lampung surplus jagung namun sering kali petani menjualnya dalam kondisi basah dengan harga mencekik karena kurang dryer.
Melalui program Desaku Maju, Pemprov merancang pembangunan dryer secara masif di 500 desa sentra produksi.
Logikanya terstruktur, Dryer dibangun, pakan diolah di desa, peternakan ayam dibesarkan di desa, pemotongan diproses di desa dan ayam tersebut berakhir di dapur MBG desa.
“Visi itu membangun rantai ekosistem yang utuh. Biaya logistik hancur, pendapatan petani melesat, dan akses protein anak desa terjaga.
“Inilah yang disebut keadilan ekonomi di tingkat tapak,” ujar pria yang akrab disapa Bang Mahe ini.
Langkah Gubernur Mirza, bagi Mahendra, adalah perwujudan desentralisasi ekonomi yang selama ini hanya jadi perdebatan akademik.
Mengutip pemikiran pakar AIPI, Syarif Hidayat, desentralisasi jangan hanya relasi kewenangan pusat-daerah, tapi harus mencakup penguatan ekonomi lokal (within the society).
“Penguatan BUMDes untuk menyuplai MBG adalah bukti konkret bahwa ekonomi tak lagi berpusat di kota, tapi didesentralisasikan hingga menyentuh nadi kehidupan di pelosok desa-desa Lampung,” pungkasnya.
