KIRKA – BP3R dipimpin ke Fahri Hamzah atas Perintah Presiden Prabowo.
BP3R kepanjangan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat simpul koordinasi kebijakan strategis.
“BP3R akan menyatukan urusan pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pembangunan agar proses penyediaan rumah berjalan lebih cepat,” ujar Wamen PKP Fahri Hamzah.
Meski namanya menguat sebagai Kepala BP3R, Fahri menegaskan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wamen PKP hingga Presiden mengumumkan keputusan resmi.
Pemerintah menggagas BP3R untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang masih dialami jutaan keluarga Indonesia.
Fahri menilai masih banyak masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak dan membutuhkan terobosan kebijakan yang terintegrasi.
Menariknya, pemerintah merancang BP3R tanpa menggunakan pendanaan langsung dari APBN.
Skema pembiayaan akan mengandalkan kolaborasi dengan investor dan pembiayaan inovatif.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai mitra pendukung pembangunan perumahan rakyat.
Skema ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan tanpa menambah beban fiskal negara.
Fahri menegaskan BP3R tidak akan menggantikan peran Kementerian PKP yang tetap menjalankan program perumahan berbasis APBN.
BP3R justru melengkapi dengan fokus pada pengelolaan lahan, perizinan, infrastruktur, serta pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Tujuan BP3R:
Pemerintah berharap kehadiran BP3R mampu menekan pertumbuhan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni, tanpa memperpanjang rantai birokrasi.
Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan BP3R dalam waktu dekat sebagai langkah strategis mempercepat penyediaan hunian nasional.
BP3R dirancang untuk memutus rantai persoalan perumahan yang selama ini terfragmentasi, sekaligus mendorong pembangunan hunian terpadu dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
Utusan Khusus Presiden Hashim Joyohadikusumo menyatakan Presiden Prabowo telah menyiapkan pembentukan BP3R dan akan mengumumkannya dalam waktu dekat.
Dalam struktur awal, Presiden menunjuk Fahri Hamzah sebagai Kepala BP3R.
Penunjukan tersebut langsung menguatkan posisi Fahri Hamzah sebagai figur kepercayaan pemerintah untuk memimpin lembaga strategis di sektor perumahan.
Hashim menegaskan Fahri tetap menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus bertanggung jawab memimpin BP3R.
Menurut Hashim, pembentukan BP3R bertujuan menerobos berbagai hambatan lintas sektor yang selama ini menghambat pembangunan perumahan rakyat, sehingga pemerintah pusat dapat mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.
Saat ini, Fahri Hamzah masih aktif menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Menteri PKP.
Ia mengaku telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo terkait konsep, arah kebijakan, serta desain kelembagaan BP3R.
Diskusi tersebut berangkat dari kebutuhan pemerintah untuk mengintegrasikan penanganan sektor perumahan nasional yang selama ini tersebar di banyak institusi.
Fahri Hamzah sendiri dikenal sebagai politisi nasional berpengalaman di bidang kebijakan publik.
Ia memulai karier sebagai anggota DPR RI sejak 2004 selama tiga periode dan pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI.
Sebelum terjun ke politik praktis, Fahri aktif sebagai aktivis Universitas Indonesia dan turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Atas pengabdiannya di bidang legislatif, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya pada 2020.
