KIRKA – Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu atau FMPB yang sebelumnya menduga pengerjaan Gedung Perpustakaan Daerah di Kabupaten Pesawaran dilakukan oleh perusahaan abal-abal didorong untuk segera membuat laporan atau aduan kepada Aparat Penegak Hukum.
Dorongan ini disampaikan DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan merespons maraknya pemberitaan yang berisi pernyataan dari FMPB berkenaan dengan pengerjaan Gedung Perpustakaan Daerah di Kabupaten Pesawaran.
”Yang pasti, respons dari kita adalah untuk mendorong FMPB segera menyampaikan aduan ke pihak berwajib. Supaya temuan dari teman-teman FMPB dapat ditindaklanjuti,” ujar Ketua Umum DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan Suadi Romli pada 24 Agustus 2023.
Dorongan itu, jelasnya, merupakan bentuk dukungan DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan kepada pihak manapun yang dalam perjalanannya menemukan indikasi ketidaksesuaian atas pembangunan gedung yang digunakan untuk keperluan publik.
Baca juga: Kejari Pesawaran Terbitkan Panggilan Sidang Terhadap DPO Korupsi
”Poinnya itu, dorongan kami ini adalah wujud dukungan. Terlebih lagi, apa yang disuarakan ini semuanya demi kepentingan publik ke depan. Jadi, segera dilengkapi hasil investigasi dan disampaikan ke pihak yang berwajib,” sarannya.
Mengutip sejumlah pemberitaan, pengerjaan Gedung Perpustakaan Daerah di Kabupaten Pesawaran dikeluhkan oleh FMPB.
FMPB menduga CV PBB (disingkat) sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek senilai Rp 9.948.303.000 itu, tidak memiliki alamat yang sesuai.
Lewat pemberitaan yang terpublikasi, FPMB disebut melakukan penelusuran dan menemukan bahwa alamat CV PBB di seputaran Kecamatan Enggal adalah kafe.
Baca juga: Sidang Profesor Karomani Dkk Ditunda Sebab Mantan Hakim Agung Asal Pesawaran Meninggal Dunia
Ketiadaan alamat perusahaan tersebut diduga FPMB berhubungan dengan dugaan kedekatan pihak perusahaan dengan pejabat tinggi di Pemkab Pesawaran.
FPMB menduga ada indikasi pemalsuan alamat perusahaan dari kontraktor Gedung Perpustakaan Daerah yang dikerjakan menggunakan Dana Alokasi Khusus itu.
