KIRKA – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin minta Kementerian Pertanian dievaluasi secara menyeluruh karena belum mampu menuntaskan persoalan pangan di Indonesia.
Sudin menilai ketahanan pangan Indonesia kian buruk pasca wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta kebijakan impor beras.
“Ini kan (pangan) masalah klasik, bahkan keadaannya malah semakin memburuk,” kata dia saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Senin, 16 Januari 2023.
Baca Juga: Konflik Agraria Lampung Jadi Isu Utama di 2022
Rapat kerja ini sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, PT RNI, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Salah satu indikator buruknya penanganan pangan Indonesia, jelas Sudin, adalah munculnya kebijakan impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya.
“Ada kecenderungan (impor) meningkat. Ini secara kasat mata, (Kementan) tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” ujar dia.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti soal silang data antara Kementerian Pertanian dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Menurut Sudin, data Kementerian Pertanian menunjukkan hukum dagang, Penawaran dan Permintaan (Supply and Demand), tidak berlaku.
“Berarti hukum dagang tidak berlaku. Supply dan demand tidak menentukan. Menurut Kementan kita surplus 6 juta ton. Tapi, di tingkat konsumen kenaikan harga 4 sekian persen?”
Akibat hal ini, lanjut Sudin, pemerintah pusat memutuskan mengambil keputusan impor pangan guna memenuhi stok pangan nasional yang dinilai di bawah target.
Sudin minta Kementerian Pertanian dievaluasi dan menekankan pembaharuan sekaligus penyelarasan data produksi dan stok beras nasional.
“(Harus) evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pertanian,” tegas Anggota DPR RI Dapil Lampung 1 ini.
Informasi yang tidak konsisten menjadi cermin rendahnya komitmen Kementerian Pertanian untuk menuntaskan persoalan pangan di Indonesia.
“Ini terjadi karena lemahnya koordinasi yang dilakukan Sekjen dengan instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, DJA, MenPANRB, dan sebagainya,” kata dia.
Kinerja Kementerian Pertanian diminta untuk dievaluasi oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin demi menyambut tahun 2023 dengan kinerja yang lebih baik.
Sudin mewakili Komisi IV DPR RI mengingatkan kembali agar Kementerian Pertanian meninjau ulang setiap program kerja.
“Harapannya, setiap program kerja yang dicanangkan di tahun ini memiliki kontribusi jangka panjang, menengah, dan pendek yang berdampak langsung kepada pangan Indonesia,” ujar dia.
Kegiatan Kementerian Pertanian, jelas Sudin, tidak sebatas pada kegiatan proyek saja, tetapi fungsi pelayanan untuk petani harus ditingkatkan.
“Program-program yang anggarannya besar, namun tidak berhasil, harus dilakukan evaluasi dan ada laporan khusus. Seperti pengembangan kedelai, Food Estate, maupun Vaksinasi PMK,” pungkas Sudin.
Baca Juga: Kartu Petani Berjaya Belum Sejahterakan Kelompok Tani
