KIRKA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengusulkan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai alternatif yang perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih lanjut.
Wacana ini mencuat setelah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto menyinggungnya dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
“Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis tidak berarti semuanya harus Pilkada langsung,” ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12).
Efisiensi dan Stabilitas Jadi Pertimbangan
Supratman menilai wacana ini menyentuh aspek efisiensi penyelenggaraan pilkada, sekaligus mengurangi kerawanan sosial yang kerap terjadi dalam Pilkada langsung. “Presiden merespons positif usulan ini, yang sesungguhnya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik. Tren sambutan dari masyarakat pun terlihat positif,” katanya.
Sebagai politisi Partai Gerindra, Supratman berharap wacana ini dapat bergulir untuk menemukan pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa. Ia menegaskan, demokrasi Indonesia harus mencerminkan sila ke-4 Pancasila.
Kemunduran atau Adaptasi Demokrasi?
Menanggapi anggapan bahwa wacana ini adalah kemunduran demokrasi, Supratman menyatakan hal tersebut bergantung pada kebutuhan bangsa.
“Pilkada yang kita harapkan bukan hanya yang prosedural, tetapi substansial. Jika Pilkada langsung menimbulkan gejolak sosial, inefisiensi anggaran, dan hasil yang tidak maksimal, tentu perlu kajian mendalam,” jelasnya.
Kesempatan untuk Kajian Mendalam
Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah dan partai politik untuk melakukan kajian mendalam.
“Pilkada dan pemilu kita masih jauh, yakni pada 2029. Masih ada waktu untuk mengkaji pola yang terbaik,” tutupnya.
