Menu
Precision, Actual & Factual

Tiopan Panggabean dan Lita Istiyanti Dituntut Penjara dalam Dugaan Korupsi Lampu Jalan Natar

  • Bagikan
PN Tipikor Tanjungkarang, Tempat Digelarnya Persidangan Tuntutan Perkara Korupsi Proyek Lampu Jalan Umum Natar-Lampung Selatan, yang dilaksanakan Jumat 18 Juni 2021. Eka Putra

KIRKA.COTiopan Salomon Panggabean dan Lita Istiyanti, dua terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum konvensional Natar, Lampung Selatan tahun anggaran 2016, disidangkan untuk mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam gelaran sidang kali ini terdakwa Tiopan Salomon Panggabean dinyatakan bersalah oleh JPU dengan jeratan Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan dituntut menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 9 bulan, dan dituntut pidana denda sebesar Rp50 juta dengan subsidair 3 bulan kurungan penjara.

Ia pun dituntut dengan pidana tambahan berupa pidana Uang Pengganti Kerugian Negara yang telah dikurangi dengan yang telah dibayarkannya dan dititipkan melalui Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebesar Rp167.121.869 (Seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga Uang Pengganti yang harus dibayarkan sebesar total Rp80 juta 37 sen.

Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar UP tersebut, maka dipidana penjara 6 bulan.

Sedangkan kepada terdakwa Lita Istiyanti, JPU menuntutnya dengan jeratan pasal yang sama dengan Terdakwa Tiopan Salomon Panggabean dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dan dituntut untuk diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp50 juta, dengan subsidair denda yaitu penjara selama 3 bulan.

Diketahui pada perkara korupsinya, kedua terdakwa ini telah bekerjasama dalam melakukan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di tahun anggaran 2016 lalu, yang dipasang di sebanyak 35 titik di kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Dinas PUPR Lampung Selatan.

Proyek lampu jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp977.951.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBD kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan, dan ditemukanlah pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

Dalam perkara korupsi ini, Tiopan Salomon Panggabean diketahui merupakan seorang Sekretaris Badan Perencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang di tahun 2016 tersebut sebelum diadakan lelang proyek ia menemui terdakwa Lita Istiyanti selaku PPK.

Ia menemui terdakwa Lita Istiyanti dengan ditemani oleh Kepala Dinasnya saat itu bernama Parluhutan Marpaung, saat itu terdakwa Tiopan bermaksud untuk menawarkan diri ikut serta dalam lelang proyek pengadaan lampu jalan di Dinas tempat ia mengabdi.

Dalam melaksanakan proyeknya, Tiopan melibatkan seorang bernama Mawardi sebagai pelaksana pekerjaan yang meminjam sebuah perusahaan bernama PT. Bermosacaro Selases Dijinal dengan fee sewa sebesar Rp25 juta.

Mawardi pun mencari dua perusahaan pendamping untuk ikut serta dalam lelang dan didapati dua perusahaan tersebut yakni CV Tegar dan CV Berkah Abadi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh perusahaan yang diusung terdakwa Tiopan Salomon yang tentunya telah diatur sebagai pemenangan.

Seusai pekerjaan tersebut dilaksanakan maka dilakukan pemeriksaan dan didapati pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, dan sesuai hasil temuan serta perhitungan dari BPKP provinsi Lampung, didapati selisih yang menjadi kerugian negara.

  • Bagikan