Menu
Precision, Actual & Factual

Terdakwa Korupsi Lampu Jalan Lampung Selatan, Terima Dakwaan Dari Jaksa

  • Bagikan
PN Tipikor Tanjungkarang, Tempat Dilaksanakannya Persidangan Dua ASN Terkait Korupsi Proyek Lampu Jalan Natar-Lampung Selatan Atas Nama Terdakwa Tiopan Salomon Panggabean dan Lita Istiyanti. Foto Eka Putra

KIRKA.COTiopan Salomon Panggabean dan Lita Istiyanti, dua terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum konvensional Natar, Lampung Selatan tahun Anggaran 2016, disidangkan untuk mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan di ruang Bagir Manan gedung Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang jumat (16/04).

Dalam gelaran sidang kali ini terdakwa Tiopan Salomon Panggabean didakwa oleh JPU dengan dakwaan Primairnya yaitu Pasal 2 Ayat (1), dan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan kepada terdakwa Lita Istiyanti, JPU mendakwanya dengan dakwaan Primair yaitu pasal 2 Ayat (1), dakwaan Subsidair dengan pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

JPU juga mendakwa Lita Istiyandi dengan dakwaan lebih Subsidair yakni Pasal 2 Ayat (1), dan dakwan lebih-lebih Subsidair yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Diketahui pada perkara korupsinya kedua terdakwa ini disangkakan telah bekerjasama dalam melakukan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di tahun anggaran 2016 lalu, yang dipasang di sebanyak 35 titik di kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan.

Proyek lampu jalan tersebut diketahui memiliki nilai kontrak sebesar Rp977.951.000. (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan, yang dalam faktanya di lapangan ditemukan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

Dalam perkara korupsi ini, Tiopan Salomon Panggabean diketahui merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Badan Perencana Daerah (Bapeda) Kabupaten Lampung Selatan, yang dalam tahun 2016 tersebut sebelum diadakan lelang proyek ia menemui terdakwa Lita Istiyanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan tersebut, dengan ditemani oleh Kepala Dinas (Kadis) Kebersihan dan Pertamanan Lampung Selatan, Parluhutan Marpaung, yang bermaksud untuk menawarkan diri ikut serta dalam lelang proyek pengadaan lampu jalan tersebut.

Dalam melaksanakan proyeknya terdakwa Tiopan melibatkan seorang bernama Mawardi sebagai pelaksana pekerjaan yang meminjam sebuah perusahaan bernama PT. Bermosacaro Selases Dijinal milik Mofaje Caropeboka beralamat Jalan HOS  Cokroaminoto No. 49B Kel. Rawa Laut, Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan fee sewa sebesar Rp25 juta. Diketahui pengusaha Mofaje Caropeboka pernah menjadi saksi dalam perkara dugaan korupsi suap dan gratifikasi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa. Menurut keterangan saksi Midi Iswanto Mofaje Caropeboka yang menyiapkan Rp14 miliar untuk mahar politik PKB.

Mawardi pun mencari dua perusahaan pendamping untuk ikut serta dalam lelang dan didapati dua perusahaan tersebut yakni CV. Tegar dan CV. Berkah Abadi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh perusahaan yang diusung terdakwa Tiopan Salomon Panggabean yang diduga pula telah juga diatur dalam pemenangannya.

Seusai pekerjaan tersebut dilaksanakan maka dilakukan pemeriksaan dan didapati pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, dan sesuai hasil temuan serta perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, didapati selisih yang menjadi kerugian negara sebesar total Rp 247.121.869,37 (Dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

 

Eka Putra

  • Bagikan