KIRKA – Terdapat tiga pemda di wilayah Lampung yang dicatat oleh KPK belum taat terhadap kewajiban lapor LHKPN.
Khusus untuk wilayah Lampung, terdapat total 36 instansi yang wajib menyampaikan laporan LHKPN kepada KPK.
Baca Juga : Gubernur Lampung Dianjurkan Beberkan Nama Pejabat yang Belum Setor LHKPN
Adapun LHKPN yang mesti dilaporkan ke KPK tersebut adalah LHKPN Jenis Periodik untuk Tahun Pelaporan 2021 -yang mestinya dilaporkan paling lambat per 31 Maret 2022.
Berdasar pada Data Pelaporan LHKPN Wilayah Lampung per 31 Maret 2022 yang diterbitkan KPK, tiga pemda yang belum tuntas 100 persen melaporkan LHKPN adalah Pemprov Lampung; Pemkab Lampung Timur; dan Pemkab Pesisir Barat.
Pemprov Lampung tercatat memiliki 321 orang Penyelenggara Negara yang belum lapor LHKPN.
Pemkab Lampung Timur tercatat memiliki 2 orang Penyelenggara Negara yang belum lapor LHKPN.
Dan Pemkab Pesisir Barat memiliki 1 orang Penyelenggara Negara yang belum lapor LHKPN.
Melihat kondisi ini, Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding menyampaikan imbauan terhadap Penyelenggara Negara di Wilayah Lampung yang belum lapor LHKPN.
Baca Juga : Fahrizal Darminto Wajib Tegur Pejabat Bank Lampung Belum Lapor LHKPN
“Kami mengimbau kepada PN [Penyelenggara Negara] yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar, dan lengkap,” ucap Ipi Maryati Kuding saat dihubungi KIRKA.CO pada 8 April 2022.
