Menu
Precision, Actual & Factual

Tak Kuat Penuhi Target Setoran Ke Bupati, Syahroni Pernah Minta Dibuatkan Surat Mutasi

  • Bagikan
Suasana Sidang TPK Terdakwa Hermansyah Hamidi & Syahroni di PN Tanjungkarang. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Seorang mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi (Kasi) Perencana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan bernama Desi Elmasari mengungkap Terdakwa Syahroni pernah memintanya untuk membuatkan surat Mutasi (Pindah Tugas), lantaran tak kuat lagi harus memenuhi target pengumpulan setoran untuk atasannya.

Keterangan tersebut diucapkan olehnya saat memberikan kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, dalam gelaran sidang lanjutan perkara Tipikor Lampung Selatan (10/03), atas nama Terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni selaku pejabat Dinas PUPR Lamsel.

Pada awalnya dirinya menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya penarikan komitmem fee dari para rekanan calon pemenang lelang tender di Lampung Selatan, yang biasa mereka istilahkan dengan istilah “ijon proyek”, sebesar 15 sampai 20 persen dari nilai pagu anggaran pekerjaan.

Hal tersebut diutarakannya untuk menanggapi pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taufiq Ibnugroho terkait mekanisme pemenangan lelang tender yang dilakukan oleh Dinas PUPR Lampung Selatan.

“Apakah Saksi mengetahui adanya kewajiban para rekanan untuk membayar ijon proyek demi mendapatkan tender pekerjaan di PUPR Lampung Selatan,” tanya Taufiq.

“Untuk berapa persennya Saya tidak tahu pasti, tapi yang Saya dengar besarannya 15 sampai 20 persen, dan sepengetahuan Saya uang ijon itu untuk Kepala Daerah (2016),”  jawab Desi.

Desi pun menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya ijon proyek tersebut lantaran semua hal itu pernah diceritakan oleh Terdakwa Syahroni selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengairan dinas PUPR Lampung Selatan yang mengeluhkan terkait Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana dirinya diharuskan untuk mengumpulkan setoran komitmen fee dari para rekanan dan menurutnya telah menjadi beban untuknya.

Desi pun menuturkan bahwa akibat beban yang tak kuasa lagi ditahan oleh Syahroni, di tahun 2017 silam ia pun pernah dimintakan oleh yang bersangkutan untuk membuatkan surat Mutasi, agar Syahroni tak lagi terbebankan dengan kewajiban mengumpulkan setoran komitmen fee proyek.

“Pak Syahroni kalau pas cerita dengan saya selalu mengeluhkan tuntutan dari Atasan, beliau harus mengumpulkan fee dan menyampaikan semua itu diluar tupoksi dia,sempat di 2017 lalu beliau ingin mutasi karena katanya hatinya sudah tidak kuat,” jelas Desi.

“Dia datang ke Saya minta tolong dibuatkan surat mutasi, sepengetahuan saya waktu itu surat mutasi pernah diajukan Pak Syahroni, tapi kelanjutannya Saya enggak tahu,” sambungnya.

Seusai keterangan tersebut, JPU pun menanyakan kepadanya apakah ada lagi pihak lain yang juga mendapatkan tugas untuk mengumpulkan fee dari para rekanan sebagai mahar untuk mendapatkan sebuah paket pekerjaan.

“Selain Pak Syahroni, adakah pihak- pihak lain yang juga diberikan tugas yang sama untuk pengumpulan ijon?” tanya JPU.

“Setahu Saya ada, dulunya Saya tahu itu ditugaskan ke Kabid-kabid, Jadi ada dua pembagian penarikan fee, yang untuk Pak Syahroni itu menarik sejumlah fee di jasa kontruksi, sedangkan para Kabid-kabid lain ini menarik dari penyedia jasa konsultasi,” jawab Desi.

“Untuk Kabid Bina Marga pada saat itu Aflah Efendi dan digantikan oleh Agustinus Oloan Sitanggang, Sedangkan di Cipta Karya ibu Yani Munawati, Kasi Bina Marga Adi Supriyadi, Kasi Tata Ruang Gunawan, dan Suhendar,” lanjutnya.

Sementara persidangan ini akan kembali digelar pada Rabu pekan depan (17/03), yang direncanakan akan menghadirkan tim pokja yang sebanyak enam orang untuk memberikan kesaksiannya.

Eka Putra

  • Bagikan