KIRKA – Sosok Wakil Bupati Terkaya Se-Lampung versi ELHKPN. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara.
Berisi mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.
Baca Juga : Sosok Bupati Tajir dan Miskin Asal Lampung Berdasarkan eLHKPN
Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
Definisi Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN.
Menurut undang-undang tersebut, Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baru-baru ini KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN di tahun 2020 telah mencapai 96 persen. Bagi KPK, persentase tersebut baik.
KIRKA.CO melakukan penelusuran terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN tahun 2020 yang telah dilaporkan para wakil bupati serta wakil wali kota yang ada di Provinsi Lampung.
Sejak melakukan penelusuran pada 20 Agustus 2021, KIRKA.CO mencatat bahwa Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi ialah pemilik harta kekayaan terbanyak di antara para wakil bupati.
Baca Juga : Kekayaan 16 Kadis Kesehatan Se-Lampung Versi E-LHKPN
Hal tersebut disimpulkan berdasarkan penelusuran KIRKA.CO pada situs https://elhkpn.kpk.go.id yang dikelola KPK. Berikut data atas isi laporan LHKPN yang ditemukan pada situs tadi.
1. Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 24.494.597.829. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 2 Januari 2021, dengan jenis laporan periodik untuk tahun 2020.
2. Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 15.194.285.556. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 28 Maret 2021, dengan jenis laporan khusus ketika awal menjabat.
3. Wakil Bupati Mesuji Haryati Cendralela mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 12.659.500.000. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 16 Februari 2021, dengan jenis laporan khusus ketika awal menjabat.
4. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 9.501.952.328. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 24 Maret 2021, dengan jenis laporan periodik untuk tahun 2020.
5. Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 4.704.684.325. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 1 Februari 2021, dengan jenis laporan periodik untuk tahun 2020.
6. Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 4.126.278.436. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 12 Maret 2021, dengan jenis laporan periodik untuk tahun 2020.
7. Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Fauzi Hasan mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 3.846.108.753. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 29 Maret 2021, dengan jenis laporan periodik untuk tahun 2020.
8. Wakil Bupati Tanggamus A M Syafii mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 2.503.345.252. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 16 Februari 2021, dengan jenis laporan periodik untuk tahun 2020.
9. Wakil Bupati Tulang Bawang Hendriwansyah mencantumkan total harta kekayaannya senilai Rp 2.008.947.092. Tanggal penyampaian laporan ini ia sampaikan pada 16 Januari 2021, dengan jenis laporan periodik untuk tahun 2020.
Untuk diketahui, dari penelusuran yang dilakukan sejak 20 Agustus 2021 kemarin, terdapat beberapa laporan LHKPN atas sejumlah nama yang belum terlacak dan terdata di situs KPK tersebut.
Di antaranya ialah, laporan LHKPN milik Wakil Bupati Pesisir Barat Ahmad Zulqoini Syarif; Wakil Bupati Pesawaran S. Marzuki; Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi; Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amrullah; dan Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman. Sementara, sosok yang menjabat sebagai wakil bupati pada Pemkab Lampung Utara saat ini belum diisi atau masih kosong.
