Kirka – Tiga peristiwa besar bidang ekonomi dan kebijakan publik belakangan menyita perhatian luas.
Mulai dari mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) secara mendadak, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), sampai jomplangnya kenaikan tunjangan perwira militer berbanding nasib guru.
Eksponen 98 sekaligus pemerhati kebijakan, Mahendra Utama, menilai tiga dinamika beruntun memunculkan ujian berat bagi kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Rangkaian kejadian belakangan saling berkaitan.
“Lengsernya pucuk pimpinan otoritas moneter, tarik-ulur dana pendidikan, lalu prioritas kesejahteraan aparat yang berbanding terbalik dengan guru, bermuara pada satu pertanyaan dasar mengenai kemana arah keberpihakan negara,” kata Mahendra, Minggu, 2 Agustus 2026.
Ujian Independensi Bank Sentral
Keputusan Perry Warjiyo meletakkan jabatan dari pucuk pimpinan otoritas moneter pada 25 Juli 2026 langsung mengundang spekulasi pasar.
Pasalnya, masa bakti mantan Deputi Gubernur BI itu baru usai pada 2028 mendatang.
Posisi kosong sekarang diisi Destry Damayanti sebagai Pejabat Sementara (Pjs) sembari menanti sosok definitif pilihan istana melewati uji kelayakan di Senayan.
Mahendra memandang suksesi di tengah jalan rawan merusak persepsi investor terkait independensi kelembagaan.
“Secara teori, bank sentral wajib steril dari intervensi politik demi menjaga kepercayaan publik.
“Masa transisi sekarang benar-benar menguji pemerintah, sanggup atau tidak membuktikan nihilnya campur tangan kekuasaan,” urainya.
Guna meredam gejolak, Destry memastikan haluan moneter tak berubah, tetap berfokus menjangkar inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah.
Sejalan dengan langkah otoritas, Ketua Kadin Erwin Aksa pun mewanti-wanti pentingnya kepastian kepemimpinan agar roda ekonomi nasional tidak oleng.
Tarik Ulur Kas Negara
Sorotan selanjutnya mengarah ke postur kas negara pasca-putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli lalu.
Melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK memerintahkan pemisahan alokasi program MBG dari porsi wajib anggaran pendidikan 20 persen, selambatnya pada APBN 2028.
Dalam rancangan APBN 2026, porsi pendidikan memang dipatok 20,01 persen.
Celakanya, bila komponen biaya makan gratis dikeluarkan dari penghitungan, alokasi riil bagi sektor pendidikan merosot tajam ke level 14,2 persen.
Menyikapi vonis hakim konstitusi, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri meragukan ketegasannya karena terkesan abu-abu serta masih memberi pemerintah waktu untuk bermanuver mempertahankan program.
Mahendra bersepakat dengan pandangan pegiat pendidikan.
Ia menegaskan, hak dasar masyarakat tak boleh dipertaruhkan demi program populis semata.
“Anggaran untuk fasilitas belajar maupun kesejahteraan pengajar jangan sampai jadi korban hanya demi memuluskan janji masa kampanye,” cetusnya.
Ironi Anggaran Militer
Ketimpangan perlakuan makin kentara ketika publik membandingkannya dengan kucuran dana bagi aparat pertahanan.
Presiden baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 yang mengerek tunjangan kinerja (tukin) lingkungan Kementerian Pertahanan dan personel TNI dari level 70 ke 90 persen.
Berkat regulasi baru, perwira tinggi berbintang empat berhak mengantongi tukin hingga Rp48,6 juta per bulan.
Kondisi perbendaharaan tampak sangat bertolak belakang mengingat pemerintah sempat berdalih ketiadaan anggaran saat ditagih soal kenaikan gaji tenaga pendidik.
Mahendra menilai realita pembagian kue APBN terasa amat kontradiktif.
“Pemerintah mengklaim kas cekak saat pahlawan tanpa tanda jasa menuntut hak hidup layak, tetapi keran dana untuk petinggi militer mengucur deras.
“Wajar bila masyarakat mulai mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya kekuasaan bekerja saat sekarang,” tutupnya.
