Menu
Precision, Actual & Factual

Pematank Desak Arinal Djunaidi Ganti Kadiskes Reihana Agar Lampung Tidak Malu Tangani Covid 19

  • Bagikan
Kadiskes Lampung Reihana. Foto Istimewa

KIRKA.COProvinsi Lampung masih bertengger menempati peringkat ke 2 dengan angka kematian tertinggi Covid-19 se- Indonesia dinilai masyarakat Lampung telah mencoreng nama Sai Bumi Ruwa Jurai, (20/04).

Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan supervisi penggunaan anggaran Covid-19 yang mencapai Rp 246 miliar pada 2020 lalu.

Sebab, dengan jumlah anggaran yang fantastis tersebut Pemerintah Provinsi Lampung belum bisa menekan penyebaran virus Covid-19 tersebut. Bahkan, berdasarkan Kementerian Kesehatan, Lampung menempati rangking ke-2 se-Indonesia dengan jumlah kematian tertinggi Covid-19.

Sumber Kemenkes RI/Beritasatu.com

“Kita mendesak KPK bukan hanya mensurpervisi saja, tapi perlu melakukan penyelidikan. Dikarenakan anggaran Pemprov bukanlah kecil untuk penanganan Covid-19 yang mencapai ratusan miliar, tapi hasilnya sangat memprihatinkan. Lalu, apakah dana tersebut telah tepat sasaran atau ada lainnya,” kata Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, Rabu (21/04).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung menilai Pemprov Lampung kurang efektif melakukan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu merujuk dari hasil pemeriksaan LHP BPK terhadap kinerja efektifitas penanganan pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020 oleh Pemerintah Provinsi Lampung saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (18/01).

“Apakah SDM-nya yang kurang atau tidak mampu dalam menangani Covid-19 atau ada yang lainnya?” tanya Romli.

Oleh karena itu, Romli mendesak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mampu memilih sosok yang tepat untuk menduduki posisi sebagai Kadiskes Lampung.

Karena, menurut dia, hal ini dapat mempengaruhi penilaian kinerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di mata masyarakat Bumi Ruwa Jurai.

“Persoalan Covid 19 ini bukanlah hal yang hanya dengan ngomong aja bisa bebas. Masyarakat perlu sosialisasi dan pemahaman tentang Covid-19. Tetapi, kalau sudah tidak mampu untuk apa dipertahankan dengan kondisi Lampung menduduki peringkat ke 2 secara nasional, buat malu aja ya,” ungkap Suadi Romli.

“Menurut saya, masyarakat akan menilai
keberhasilan ataupun kegagalan kinerja suatu instansi ini akan mempengaruhi nama baik Arinal Djunaidi sebagai gubernur Lampung. Karena baik atau buruknya kinerja dari instansi, tentunya asumsi masyarakat akan langsung tertuju dengan pemimpinnya. pertanyaannya siapa pemimpinnya? Tentunya asumsi itu langsung tertuju ke Kepala Daerahnya,” tegas dia.

“Jadi, Pematank mendesak pak Gubernur lebih bijaksana dalam menentukan sosok Kepala Dinas sebagai perpanjangan tangan ke masyarakat,” tegas Suadi Romli.

DPRD Lampung khususnya Komisi V Bidang Sosial, Pendidikan dan Kesehatan juga jangan diam melihat kenyataan dan fakta yang terjadi. Anda adalah wakil rakyat Lampung yang duduk dilembaga terhormat, harus bersuara dan bertindak,” sindir Suadi Romli.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor: 900/1210/VI.01/2020 tentang Laporan Alokasi APBD Provinsi Lampung 2020 untuk Penanganan Covid-19. Untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp246 miliar.

Anggaran tersebut dengan rincian anggaran untuk penanganan kesehatan Rp 181 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 26,9 miliar, penyediaan sosial safety net/jaring pengaman sosial sebesar Rp 17,7 miliar serta Rp 20,4 miliar untuk RS Bandar Negara Husada (RSBNH) dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM).

Kemudian untuk sumber dananya berasal dari belanja langsung Rp 20,4 miliar, dana insentif daerah (DID) Rp 18,7 miliar, bagi hasil cukai tembakau (DBH-CHT) Rp 558 juta, dan PAD Rp 1,1 miliar. Selanjutnya dana belanja tidak terduga dari belanja tidak langsung Rp 15 miliar; efisiensi belanja langsung Rp 116,6 miliar; efisiensi belanja hibah Rp 8,1 miliar; dan kas daerah yang tersedia (SILPA) Rp 86,1 miliar.

 

Sumber : http://brt.st/7arX

  • Bagikan