KIRKA – Penilaian Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai serangan terselubung terhadap Indonesia.
Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel), menuding OCCRP sebagai proksi pihak tertentu yang ingin melemahkan kredibilitas Jokowi sekaligus martabat bangsa Indonesia.
“Kredibilitas dan netralitas OCCRP sangat meragukan. Hasil penilaian mereka ngawur. Apa sebenarnya yang dikorupsi Jokowi?” ujar Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer Gerungan, Rabu (1/1/2025).
OCCRP, yang berbasis di Amsterdam, merilis laporan pada 31 Desember 2024, mencantumkan enam tokoh dunia sebagai finalis pemimpin paling korup.
Daftar tersebut meliputi Presiden Jokowi (Indonesia), Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu.
Selanjutnya mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gautam Adani, dan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Bashar Al-Assad dinyatakan “pemenang” dalam kontestasi ini.
Namun, Noel menilai penilaian tersebut tidak berdasar dan cenderung bermuatan politis.
“Ini bukan sekadar serangan terhadap Jokowi sebagai individu, tetapi juga terhadap kedaulatan Indonesia,” tegasnya.
“Kita harus bersatu melawan tudingan ini karena menyangkut martabat bangsa,” ujar aktivis Reformasi 1998 itu.
Menurut Noel, OCCRP diduga memiliki agenda tertentu yang didanai oleh berbagai lembaga swasta dari Eropa dan Amerika, seperti Ford Foundation, German Marshall Fund, serta beberapa organisasi lainnya.
Hal ini, lanjutnya, memunculkan kecurigaan terhadap objektivitas OCCRP.
“Mereka menyebut Bashar Al-Assad sebagai pemenang, padahal Suriah sedang dilanda konflik. Ini jelas ada kaitannya dengan situasi geopolitik di kawasan tersebut,” tukas Noel.
Penilaian Disorot
Noel juga menyoroti mekanisme penilaian OCCRP yang berdasarkan nominasi dan voting dari pembaca hingga jurnalis di seluruh dunia. Proses ini dianggap rentan manipulasi.
“Link untuk voting bisa disebarkan melalui grup WhatsApp atau media sosial tertentu, sehingga hasilnya bisa diarahkan. Maka kita pantas mencurigai metode penilaian mereka,” jelasnya.
Ia menantang OCCRP untuk membuka kriteria dan bukti yang menjadi dasar penilaian.
“Kalau memang netral, jelaskan dengan transparan fakta apa yang mereka gunakan. Jangan menarik asumsi berdasarkan persepsi tanpa dasar yang jelas,” tegas Noel.
Seruan Noel ini menekankan pentingnya bangsa Indonesia bersatu menghadapi tuduhan tak berdasar yang berpotensi merugikan citra negara di mata dunia.
“Ini bukan soal Jokowi semata, tapi soal kehormatan kita sebagai bangsa,” pungkas Noel.
