Menu
Precision, Actual & Factual

MAKI Desak KPK Tangani Pajak PT SGC yang Pernah Disupervisi

  • Bagikan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 15 April 2021. Foto Istimewa

KIRKA.COKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Agus Rahardjo dkk seperti diketahui pernah mengulas dan menelisik ihwal objek pajak dari PT Sugar Group Companies (SGC). Kala itu KPK melalui Korsupgah Korwil III sekurang-kurangnya menelisik objek pajak pada sisi Pajak Alat Berat dan Pajak Surat Izin Pengambilan Air tanah (SIPA).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat berkunjung ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang memberikan tanggapan dan masukannya kepada pimpinan KPK Firli Bahuri dkk.

”Nah sekarang mestinya KPK bisa lebih jauh lagi. Karena kan kalau Pak Firli itu kan pencegahan, pencegahan yang juga bersamaan dengan penindakan kalau masih dableg. Kan ada yang sudah diingatkan berkali-kali tapi nggak digubris, ya digigit yang keras katanya kan gitu,” ujar Boyamin Saiman, Kamis, 15 April 2021.

Hari-hari ini, ungkap Boyamin, KPK terlihat sedang mengusut persoalan yang berkaitan dengan dugaan penggelapan pajak. Maksud Boyamin ini adalah hal yang terkait dengan PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations (GMP).

“Makanya ya, mumpung sekalian ini KPK menangani kasus soal suap pajak, maka juga, Lampung ini juga bukan hanya Gunung Madu Plantations aja. Mestinya ya juga, berkaitan dengan pajak-pajak yang diduga belum dibayar oleh PT SGC. Yang penting bagi saya bukan memenjarakan orang, tapi (pajak) ya dibayar, itu aja yang penting bagi saya,” terang Boyamin Saiman.

Di era KPK sebelumnya, KIRKA.CO setidak-tidaknya mencatat 2 objek pajak tadi itu, belum juga dipaparkan oleh KPK maupun Pemprov Lampung apakah sudah ditagih atau belum.

“Ini kan duitnya bisa dipakai untuk bangun Lampung ini, dari pajak itu. Pajak itu kan dari alat berat, dari luas lahan, dari izin air bawah tanah, dari produksinya. Jadi banyak sebenarnya objek pajak yang sebenarnya bisa ditagih, dan itu mampu menambah PAD dari APBD Lampung,” tegas dia.

Penarikan pajak alat berat tersebut sebelumnya telah diutarakan oleh Pimpinan KPK melalui Saut Situmorang pada akhir tahun 2019. Penarikan pajak ini disebut telah sesuai dengan Keputusan MK No. 15/PUU-XV/2017 tentang Pajak Alat Berat.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan