Menu
Precision, Actual & Factual

Kadis Pendidikan Lampung Digugat Rp1,15 Miliar

  • Bagikan
Kadis Pendidikan Lampung Digugat Rp1,15 Miliar
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Foto Istimewa

KIRKA – Kadis Pendidikan Provinsi Lampung digugat urusan Kredit Khusus PNS senilai Rp1,15 miliar di PN Kota Metro.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Indra Bangsawan, yang resmi didaftarkan ke PN Kota Metro pada Selasa 21 September 2021, dengan pihak Tergugat III yakni Kadis Pendidikan Lampung Cq Bendahara Gaji Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Sedang pihak Tergugat I di gugatan perdata ini ialah Septhimas Yonefrita, sebagai pihak Tergugat II PT BPR Eka Bumi Artha, serta sebagai pihak Turut Tergugat yakni Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.

Baca Juga : Kadis LH Lampung Mangkir Pada Sidang Gugatan Perdata Izin UKL-UPL

Tangkapan Layar SIPP PN Kota Metro, Terkait Gugatan Perdata Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Cq Bendahara Gaji Dinas Pendidikan Prov. Lampung. Foto KIRKA/Eka Putra

Dari SIPP PN Metro terlihat beberapa poin permohonan yang dicantumkan oleh Indra Bangsawan dalam gugatannya antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, seluruhnya.

2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, adalah sah dan berharga menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Baca Juga : Mukhlis Basri Tak Hadiri Sidang Perdana Gugatannya 

4. Menyatakan pelaksanaan perpanjangan fasilitas kredit khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tidak sah atau batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan perpanjangan fasilitas kredit khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan surat balasan Nomor 295/EBA/11/IX/2021, Tanggal 3 September 2021, memiliki hubungan dengan perjanjian kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai lampiran balasan yang dikirimkan Kepada Kantor Hukum.

6. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang yang diterima perpanjangan fasilitas kredit khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepada Tergugat II.

7. Menghukum Tergugat II, membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa uang sebesar Rp. 1.150.000,000, 000.00,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Baca Juga : Hakim Cuti, Gugatan Ke Loekman Djoyosoemarto Ditunda

8. Menghukum Tergugat III, mencabut persetujuan pemotongan penghasilan (langsung) Tergugat I, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepada Tergugat II.

9. Menghukum Turut Tergugat, untuk terikat dan memberikan pengawasan terhadap putusan dalam perkara ini dan ketika tidak dilaksanakan, Turut Tergugat, memberikan peringatan dengan menghentikan segala aktifitas keuangan perbankan Tergugat II, sampai melaksanakan putusan dalam perkara ini.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Baca Juga : DPRD Menyoroti Kadisdik Lampung Digugat Kredit Khusus PNS 

11. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uitvoorbaar bijvoorraad).

Perkara gugatan perdata ini terdaftar dengan Nomor Perkara 25/Pdt.G/2021/PN Met, dan dijadwalkan akan digelar pada Kamis 21 Oktober pekan mendatang, di Pengadilan Negeri Kota Metro.

  • Bagikan