Menu
Precision, Actual & Factual

Mahasiswa Gugat Rektor Universitas Teknokrat Indonesia di Pengadilan

  • Bagikan
Mahasiswa Yang Menggugat Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Di PTUN Bandar Lampung, dengan Didampingi Kuasa Hukumnya dari LBH Bandar Lampung. Foto Dok LBH Bandar Lampung

KIRKA.CO – Empat Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia melayangkan gugatannya terhadap Rektor Kampusnya sendiri, hal tersebut dilakukan sebagai respon atas sikap UTI yang dianggap telah memberikan sanksi kepada keempatnya yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran HAM.

Gugatan tersebut dilayangkan dengan Nomor 23/G/2021/PTUN.BL, 24/G/2021/PTUN.BL, 25/G/2021/PTUN.BL, dan dengan Nomor gugatan 26/G/2021/PTUN.BL, yang telah disidangkan untuk kedua kalinya pada Rabu kemarin 23 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Keempat Mahasiswa Teknik Sipil tersebut, didampingi oleh tim Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, menggugat Rektor Universitas Teknokrat Indonesia dengan objek gugatan terkait Surat Keputusan Drop Out dan Skorsing yang diterbitkan oleh sang Rektor.

Dalam rilis yang dibuat oleh LBH Bandar Lampung, tindakan yang telah dilakukan oleh Kampus terhadap Empat Mahasiswanya tersebut, adalah sebuah pelanggaran HAM terlebih mereka dicap sebagai pengganggu ketentraman masyarakat, serta dituduh melakukan kegiatan berpotensi Ekstrimisme dan Radikalisme.

“Bahwa mahasiswa merupakan korban pelanggaran HAM karena dicap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dan melakukan kegiatan yang berpotensi ekstrimisme dan radikalisme sehingga harus kehilangan hak atas pendidikan, bereskpresi, berserikat dan berkumpul yang seharusnya dijamin, dilindungi dan dihormati oleh kampus sebagai bentuk tunduk dan patuhnya terhadap konstitusi” Pungkas Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan.

LBH Bandar Lampung juga berucap bahwa keempat kliennya tersebut, selama proses persidangan ini diduga telah mendapatkan intervensi dalam bentuk intimidasi dan iming-iming pencabutan sanksi dari pihak kampus melalui senior keempatnya, dengan memberikan syarat tertentu yang dinilai akan merugikan empat mahasiswa tersebut.

“Sangat disayangkan baru pada agenda sidang kedua, mahasiswa diduga telah mendapatkan intervensi dalam bentuk intimidasi dan iming-iming dari pihak kampus melalui senior ke empat mahasiswa teknik sipil tersebut” Ungkapnya.

“Dugaan intimidasi dan iming-iming pencabutan sanksi akan dilakukan dengan syarat menyetujui dan menandatangani surat pernyataan bahwa telah mengakui kesalahan dan mencabut gugatannya” Pungkasnya.

Sebelumnya diketahui pada 2018 lalu Empat Mahasiswa ini meminta fasilitas untuk ruang sekretariat kegiatannya, namun permintaan tersebut tak kunjung diberikan jawaban oleh pihak kampus, dan pada akhirnya dengan dibantu oleh pihak Kantin, Unit Kegiatan mereka pun akhirnya memiliki tempat sekretariat.

Akan tetapi inisiatif mereka pun malah menjadi persoalan serius bagi pihak kampus, sehingga di awal 2021 ini tuduhan-tuduhan disematkan kepada Hima tersebut, dari lahan ilegal yang mereka tempati sampai pada tuduhan perkumpulan ekstrimis, yang pada akhirnya para Mahasiswa tersebut menerima surat sanksi melalui pesan singkat Whatsapp.

  • Bagikan