Kirka – Lanskap politik Provinsi Lampung mengalami pergeseran mendasar usai terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Keputusan memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah membuat Pilkada serentak 2031 kini menjadi arena pembuktian daya tahan bagi para elite lokal.
Aktivis Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai rentang waktu menuju 2031 memberi ruang leluasa bagi lima tokoh sentral untuk memperkuat basis dukungan.
Ia menekankan elektabilitas seorang politisi tidak turun dari langit, melainkan hasil kerja nyata, modal sosial, serta ekonomi yang dikelola dengan konsisten.
“Lampung punya karakteristik khas sebagai lumbung pangan.
“Lewat kacamata sosiologi politik, ada lima nama besar yang kami prediksi bakal memanaskan mesin kompetisi nanti. Tiap nama punya keunggulan spesifik,” kata Mahendra di Bandarlampung, Minggu, 16 Agustus 2026.
Rahmat Mirzani Djausal, menurut pengamatan Mahendra, memegang kendali arena berkat statusnya sebagai petahana.
Penguasaan atas mesin birokrasi, penyusunan anggaran, dan kewenangan eksekusi program memberi Mirza ruang manuver paling luas.
Pekerjaan rumah terbesarnya hanyalah membuktikan kelancaran proyek infrastruktur maupun program pertanian mampu mendongkrak roda ekonomi warga.
Menyusul di belakangnya, Jihan Nurlela tampil dengan modal yang sangat otonom.
Relasi kuat bersama basis massa Nahdliyin serta jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuat daya tawarnya sangat tinggi.
Apalagi Jihan punya catatan perolehan suara pribadi yang masif.
Kondisi sang eks senator memberinya keleluasaan penuh untuk memilih langkah, merawat kongsi koalisi saat ini atau justru memimpin barisan penantang baru.
Tren kepemimpinan adaptif direpresentasikan oleh sosok Radityo Egi Pratama.
Lewat kiprahnya di Lampung Selatan, Radityo mencoba meramu gaya birokrasi ringkas yang dipadukan dengan perbaikan jalur logistik agribisnis.
Gaya pendekatan bernuansa pembaruan macam itu dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi pemilih pemula dan kalangan urban.
Urusan tata kelola pertanian memunculkan nama Hanan A. Rozak.
Rekam jejak panjang serta relasinya dengan kelompok tani memberi Hanan posisioning yang jelas.
Karakter teknokrat dalam dirinya dianggap paling pas untuk menjawab tantangan isu krisis iklim hingga ruwetnya regulasi pangan di daerah.
Melengkapi peta kekuatan, Winarti berdiri merawat basis perlindungan masyarakat kecil.
Melalui mesin Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang terkenal militan, ia mengamankan basis suara dari tingkat desa.
Pengalaman kepemimpinan masa lalunya menjadi amunisi utama untuk mengkonsolidasi poros oposisi.
Mahendra mengingatkan bahwa kelima figur wajib menyajikan rancangan pembangunan konkret, bukan sekadar menebar janji manis kepada publik.
“Garis akhirnya ada pada adu konsep. Tokoh yang konsisten merawat kepercayaan publik sedari dini, peluang menangnya pasti lebih besar saat hari pencoblosan tiba,” tutupnya.
