KIRKA – Masyarakat Lampung kritisi wacana pemerintah provinsi Lampung untuk membentuk 5 Badan Usaha Milik Daerah.
Kritikan itu kali ini datang dari Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum Lampung (MPDH).
“MPDH Lampung akan terus mengkritisi dan tidak akan kendur meskipun apapun yang menjadi resiko dan resistensinya,” kata Ketua MPDH Jupri Karim, Senin (06/09/2021).
Baca Juga : Arinal Djunaidi Ungkap Kondisi BUMD Lampung
“APBD ataupun APBN adalah uang rakyat yang harus dikawal. Apalagi wakil rakyat sepertinya sudah lupa dengan rakyat,” sindir dia.
Bung JK sapaan akrab Jupri Karim menjelaskan bahwa wacana pembentukan BUMD yang direncanakan akan menelan biaya ratusan milyar rupiah ini patut memunculkan dugaan.
Dugaan itu, kata dia, sebagai sebuah instrumen untuk membocorkan uang rakyat demi kepentingan tertentu yang un-faedah/ ataupun tidak maslahat bagi kebutuhan rakyat.
Baca Juga : Vittorio: Pemprov Evaluasi Dulu BUMD Lama Deh
“Kita patut belajar dari kasus Bank Century tempo dulu yang merugikan keuangan negara. Ini juga berasal dari rakyat yang tidak sedikit, yakni triliunan rupiah,” tegas dia.
Jika pemerintah mengajukan pertanyaan terkait wacana itu, ia memprediksi bahwa jawabannya tentu tidak.
“DPRD Lampung jangan hanya diam soal ini jika ingin kembali dipilih rakyat untuk 2024 mendatang,” kata dia.
“Ingat Bung rakyat sekarang punya hak veto bisa menghukum Anda di TPS. Kemana janjimu dulu waktu kampanye,” kata dia.
“Jangan sudah diam di zona nyaman pura-pura tuli dan buta. Jabatan hanya sementara Bung,”ucap dia.
Baca Juga : FPKS DPRD Lampung Tolak Usulan 5 Raperda BUMD
Jika para wakil rakyat itu tidak terpilih lagi di pileg 2024 mendatang, maka sudah tentu dirinya bersama kami rakyat kecil akan meratapi nasib dan tingkah polah para pejabat negeri.
“Sekarang anda dikasih amanat untuk mewakili kami, lakukanlah. Karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir,”jelas dia.
Di lain sisi, ia meminta semua fraksi DPRD Lampung untuk menolak pembentukan wacana tersebut.
“Kami meminta anggota dewan dari semua fraksi menolak. Benar-benar menolak, bukan sandiwara menolak, tapi anggotanya ikut membahas,” keluh dia.
