Menu
Precision, Actual & Factual

Jaksa Limpahkan Penyidikan Korupsi Diduga Libatkan Petinggi Lampung ke APIP, KPK: Belum Ada Laporan Satgas Penindakan

  • Bagikan
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Kantor PT Tanjungkarang. Sembari memberikan jawaban, Nawawi menyebut penyidikan perkara korupsi di Kejati Lampung yang dilimpahkan ke APIP, belum diketahui KPK karena belum dapat laporan dari Direktur Satgas Penindakan (yang berdiri di sebelah kanannya). Foto Ricardo Hutabarat

KIRKA.COWakil Ketua KPK Nawawi Pomolango merespons pertanyaan KIRKA.CO soal bagaimana pendapat lembaga antirasuah tersebut terkait ucapan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang melimpahkan kasus korupsi ke Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Lampung.

Ucapan Boyamin Saiman secara spesifik ini menyoal rencana dia yang akan melakukan gugatan praperadilan kepada Kejati Lampung. Sebab, menurut Boyamin Saiman, esensi di balik pelimpahan perkara korupsi kepada APIP ialah ketika perkara itu masih berada pada tahap penyelidikan.

Sehingganya, menurut Boyamin Saiman, Kejati Lampung ia duga telah melakukan kekeliruan. Terlebih Kejati Lampung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berkali-kali pada kasus tersebut.

Kasus ini sebenarnya berkait dengan penyidikan atas sangkaan korupsi terhadap penetapan honorarium Tim Raperda maupun Rapergub Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015.

Disebut-sebut, telah terjadi kenaikan nilai dari honorarium tim tersebut dan diduga melibatkan sosok yang hari-hari ini sedang memimpin Pemprov Lampung, yang dulunya menjabat sebagai Sekda Pemprov Lampung pada saat peristiwa berlangsung.

Pelimpahan perkara tersebut kepada APIP terjadi pada 4 September 2020. Dimana menurut Kasidik Aspidsus Kejati Lampung Rolando Ritonga, perkara tersebut terakhir dinyatakan tidak memuat hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan dia sembari membawa-bawa BPK, yang ia nyatakan bahwa BPK tidak mendapati adanya kerugian negara. Bagi Kejati Lampung, kata Rolando Ritonga, perkara ini hanya berorientasi pada urusan administrasi saja sehingga tidak perlu lagi ditindaklanjuti dan diputuskan untuk dilimpahkan kepada APIP.

“Kita belum mendapatkan laporan dari Satgas Penindakan. Ini Direkturnya. Jadi kita masih tunggu laporan dari Satgas Penindakan kami dulu, gitu ya,” tutur Nawawi Pomolango ketika ia ditemui di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Rabu, 21 April 2021. Di lokasi ini, Nawawi sedang melaksanakan kunjungannya.

Padahal sebelum berkunjung di PT Tanjungkarang, Nawawi Pomolango sudah memberikan penjelasan di balik kunjungannya ke Kantor Kejati Lampung.

“KPK itu punya tupoksi (tugas, pokok dan fungsi), tugas koordinasi dengan pemberantasan korupsi juga dengan supervisi dengan aparat penegak hukum. Pak Kajati ini, Pak Kapolda, kita berdiskusi lah terkait penanganan-penanganan perkara korupsi di daerah, langkah-langkah yang telah beliau lakukan,” tutur Nawawi Pomolango kepada pewarta yang mewawancarainya mengenai kenapa dia berkunjung ke Kejati Lampung.

“Perkara korupsi yang disupervisi oleh KPK itu, adalah perkara-perkara yang sudah naik di tingkat penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum,” jelas Nawawi Pomolango ketika memberikan penjelasan tentang maksud di balik terbitnya Perpres 102/2020.

Untuk diketahui, berdasarkan honorarium dari APBD dengan Nomor:1.20.1.20.03.000051, jatah honororium tim penyusunan raperda sebesar Rp770.000.000 dan Rp1.060.500.000 untuk tim evaluasi raperda.

Besaran nilai DIPA Sekdaprov Lampung TA 2015 telah disetujui dan disahkan DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan Pergub No. 72 Tahun 2014, honorarium untuk tim/panitia pelaksanaan kegiatan ditetapkan:
1. Pengarah/Pembina/Penasehat sebesar Rp350.000.
2. Penanggungjawab Rp300.000.
3. Koordinator Rp250.000.
4. Ketua/Wakil Ketua Rp250.000.
5. Sekretaris Rp200.000.

Namun, honorarium untuk tim/panitia pelaksanaan kegiatan berubah menjadi:
1. Pengarah/Pembina/Penasehat sebesar Rp6.000.000/orang/bulan.
2. Penanggungjawab Rp5.000.000/orang/bulan.
3. Koordinator Rp4.500.000/orang/bulan.
4. Ketua/Wakil Ketua Rp4.000.000/orang/bulan.
5. Sekretaris Rp3.500.000/orang/bulan.

Apa yang disampaikan Nawawi Pomolango soal pihaknya yang belum mendapatkan laporan dari Satgas Penindakan agaknya berbanding terbalik jika melihat kilas balik perkara ini.

Menurut Kasidik Aspidsus Kejati Lampung Tedi Nopriadi pada 20 Februari 2020, jaksa penyidik tengah menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK terkait perkara korupsi tadi.

“Kalau kerugian negara (dalam perkara ini_read), itu kan masih versinya BPK. Itu kan masih sumir. Masih kalimatnya pemborosan. Angka (Rp2,3 miliar lebih_read) itu dari BPK,” katanya.

Tedi Nopriadi menegaskan bahwa perkara yang diselidiki kejaksaan sejak tahun 2017 itu masih ditindaklanjuti dan sudah beberapa kali diulas di kantor Kejaksaan Agung.

Dengan sendirinya menurut dia, perkara ini juga turut dipantau oleh Kejaksaan Agung. Pantauan itu tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tetapi juga melibatkan KPK.

“Secara periodik kami melaporkan ke Kejaksaan Agung, khususnya kepada Jampidsus cq Dirdik. Kami membuat laporan perkembangan penyidikan secara rutin dan bahkan beberapa kali kami melakukan gelar perkara, ekspos di Kejaksaan Agung. Perkara ini juga kami laporkan ke KPK saat SPDP terbit. Jadi semua kinerja kami terpantau oleh pusat, sifatnya sentralistik. Kami semua dalam pantauan,” jelas Tedi Nopriadi, yang jabatannya digantikan oleh Rolando Ritonga.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan