Hukum  

Emirsyah Satar Didakwa Rugikan Negara Rp 9,3 T

Emirsyah Satar
Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Foto: Istimewa.

KIRKA – Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa telah rugikan negara sebesar Rp 9,3 T atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ-100 dan ATR-72600.

Dakwaan terhadap Emirsyah Satar tersebut disampaikan Jaksa Kejagung dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di PN Tipikor Jakarta Pusat pada 18 September 2023.

Kerugian negara sebesar Rp 9,3 T itu disebut Jaksa Kejagung senilai dengan US$ 609.814.504.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri sendiri Emirsyah Satar, atau memperkaya orang lain yaitu, Agus Wahjudo, Hadinoto Soedigno, Soetikno Sedarjo, ATR, EDC/ Alberta SAS dan Nordic Aviation Capital yang merugikan negara atau perekonomian negara, yaitu keuangan negara Cq PT Garuda Indonesia seluruhnya sebesar 609.814.504 US dolar,” kata Jaksa Kejagung.

Jaksa Kejagung mengatakan Emirsyah Satar tanpa hak menyerahkan rencana pengadaan armada atau Fleet Plan PT GA yang merupakan rahasia perusahaan kepada Soetikno Sudarjo, untuk selanjutnya diteruskan kepada Bernard Duc yang merupakan Commercial Advisor dari Bombardier.

Menurut Jaksa Kejagung, Emirsyah Satar telah mengubah rencana kebutuhan pesawat Sub 100 Seater dari yang semula kapasitas 70 seats tipe Jet, menjadi kapasitas 90 seats tipe jet tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

“Emirsyah selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia memerintahkan Adrian Azgar dan Setijo Awibowo untuk melakukan pengadaan Pesawat Sub 100 Seater dengan kapasitas 90 Seats.

Padahal rencana pengadaan Pesawat Sub 100 Seater dengan kapasitas 90 Seats belum dimasukkan dalam RJPP PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk,” ujar Jaksa Kejagung lagi.

Baca juga: Mantan Ketua DPD Demokrat Lampung Atte Sugandi Penuhi Panggilan KPK

Emirsyah Satar juga disebut telah memerintahkan Setijo Awibowo dan Adrian Azgar membuat feasibility study pengadaan Pesawat Sub100 seater tipe Jet kapasitas 90 seater yang belum ditetapkan dalam RJPP dan tidak dilengkapi dengan Laporan Hasil Analisa Pasar dan Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Pesawat.

Menurut Jaksa Kejagung, Emirsyah juga memerintahkan Sutijo Awibowo, Agus Wahjudo, Albert Burhan dan Adrian Azgar selaku tim pengadaan, mengubah kriteria pemilihan dalam pengadaan pesawat jet Sub-100 dari pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) menjadi pendekatan economic sub kriteria NVP (Net Value Present) dan Route Result.

Hal itu kata Jaksa, dilakukan tanpa persetujuan dari Board Of Direction (BOD), dengan tujuan untuk memenangkan pesawat bombardir dalam pemilihan armada di PT Garuda Indonesia Tbk.

“Terdakwa Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. bersama sama Hadinoto Soedigno, Agus Wahjudo, bersepakat dengan Soetikno Soedarjo, Bernard Doc dan Trung Ngo meminta pihak Bombardier untuk membuat data-data analisis tentang kelebihan pesawat Bombardier CRJ-1000 dibandingkan dengan Embraer E-190 berdasarkan perhitungan Net Present Value atau NPV dan Route Result pada kriteria ekonomi sebagai dasar memenangkan pesawat bombardier dalam pemilihan armada PT Garuda Indonesia Tbk,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan Emirsyah Satar bersama-sama dengan Agus Wahjudo dan Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik PT Garuda Indonesia dan merangkap sebagai Direktur Produksi pada PT Citilink Indonesia melakukan persekongkolan dengan Soetikno Sudarjo selaku Commercial Advisor Bombardier dan ATR.

Persekongkolan itu disebut untuk memenangkan bombardier dan ATR dalam pemilihan pengadaan pesawat pada PT GA.

Meskipun, kata Jaksa, pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR72-600 tidak sesuai dnegan konsep bisnis PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan yang menyediakan layanan full service.

Jaksa juga menyebut Emirsyah Satar bersama-sama dengan Albert Burhan, M. Arif Wibowo dan Hadinoto Soedigno masing-masing selaku Direksi PT Citilink Indonesia tanpa melalui rapat direksi memberikan persetujuan untuk pengadaan pesawat turbo propeller tanpa adanya feasibility study yang memadai.

Baca juga: Muhammad Kuncoro Wibowo Ditahan KPK

Serta, sambung Jaksa, belum ditetapkan dalam RJPP maupun RKAP di mana tipe pesawat tersebut tidak sesuai dengan sisi pelayanan low cost carier Citilink Indonesia yang kemudian dalam pengadaanya diambil alih oleh PT Garuda Indonesia.

“Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia bersama dengan Albert Burhan juga melakukan Pembayaran Pre Delivery Payment PDP Pembelian Pesawat ATR 72-600 kepada Manufactur ATR sebesar 3.089.300,00 dolar Amerika, padahal mekanisme pengadaan ATR dilakukan secara sewa,” ungkap Jaksa.

Menurut Jaksa, Emirsyah Satar bersama dengan Albert Burhan melakukan pembayaran PDP pembelian pesawat CRJ-1000 kepada Bombardier sebesar 33.916.003,80 dolar Amerika, padahal mekanisme pengadaan CRJ-1000 dilakukan secara sewa.

“Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU 1 Pasal 5 ayat 3, Pasal 6 ayat 3, Pasal 7 UU RI No 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negera,” timpal Jaksa.