Kirka – Kabupaten Tanggamus perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang isu miring di jagat maya.
Rentetan kasus viral terkait kerusakan infrastruktur jalan, praktik pungutan liar, hingga temuan makanan berbelatung sempat membentuk opini negatif publik.
Menyikapi dinamika yang berkembang, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, membeberkan fakta mengenai transformasi sistem birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten.
“Di balik rentetan narasi negatif di media sosial, ada lompatan kinerja pemerintahan yang patut diakui.
“Terjadi perubahan tata kelola secara nyata di lapangan,” tegas Mahendra Utama, Rabu, 2 September 2026.
Fakta perbaikan manajemen terbukti saat daerah otonom di wilayah Lampung sukses menyabet penghargaan Top Regency in Transparency Administrative Governance dalam ajang National Governance Awards (NGA) 2026 garapan jaringan televisi Metro TV.
Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi menerapkan prinsip penempatan sumber daya manusia secara presisi sebagai kunci keberhasilan tata kelola.
“The right man on the right place harus kita sesuaikan, harus kita tempatkan pada tempatnya,” kata Saleh Asnawi.
Prinsip sang bupati mendapat simpati dari Mahendra yang merujuk pada pedoman lembaga PBB, UNDP.
“Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi merupakan pilar utama meraup kepercayaan masyarakat.
“Tanggamus mulai membuktikan penerapan tiga landasan penting lewat sistem pemerintahan bersih,” ucap Mahendra.
Lompatan kinerja birokrasi daerah tidak berhenti pada aspek administratif.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyematkan predikat Kabupaten Sangat Inovatif melalui ajang Innovation Government Award (IGA) 2025.
Gelar prestisius hadir berkat eksekusi program terobosan lintas sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.
Tiga program unggulan pemkab mencakup Napas Dapduk berupa layanan jemput bola KTP elektronik bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan.
Kemudian inovasi Mo Raja Rana yang mendigitalisasi mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Selain terobosan kependudukan dan kesehatan, Gemating Catin berjalan sebagai langkah preventif mencegah anemia bagi calon pengantin.
Keberhasilan membenahi birokrasi menular ke sektor pengelolaan keuangan lewat raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun beruntun.
Mahendra melihat serangkaian pengakuan eksternal sebagai bukti empiris mesin birokrasi bekerja optimal.
“Media sosial memang sarana paling cepat mendistribusikan keluhan warga, namun ruang digital serupa pantas menjadi etalase kebanggaan.
“Tantangan perbaikan infrastruktur terus berlanjut, tetapi pondasinya sudah tertanam kuat. Tanggamus membuktikan diri sebagai kawasan yang berani bertransformasi total,” pungkas Mahendra.
