KIRKA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok siap mengimplementasikan tujuh arah kebijakan yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengatakan, tujuh arah kebijakan yang disampaikan Menteri AHY sangat rasional di tengah kondisi dan situasi saat ini dalam mendukung percepatan dan transparansi pelayanan.
Baca juga: Rakernas Kementerian ATR BPN, AHY Minta Lahan IKN Harus Clean and Clear
“Arahan yang disampaikan Pak Menteri AHY sangat tegas dan jelas. Kondisional dan rasional dengan problem saat ini. Kami simak, catat, dan siap kami implementasikan segera,” jelas Indra Gunawan kepada wartawan sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Shangri-La Hotel, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024.
Tujuh ultimatum sebagai prioritas yang disampaikan dalam Rakernas tersebut yakni:
1. Perbaikan Pengelolaan Pertanahan Melalui peningkatan Pendaftaran Tanah.
2. Optimalisasi Reforma Agraria.
3. Peningkatan Pemanfaatan Tanah untuk Pengembangan Pertanahan.
4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Data Pertanahan serta Ruang Berbasis Digital
5. Mengatasi Sengketa dan Konflik Pertanahan:
6. Reformasi Birokrasi Berbasis Merit Systems dan Perbaikan SDM.
7. Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN Bantu PWI
Saat ini, kata Indra Gunawan, pentingnya peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan di tengah era digital.
“Ya harus bergerak lebih modern. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan data pertanahan. Jangan sampai kita sendiri yang tertinggal,” ujarnya.
Baca juga: BPN Kota Depok Tandatangani Pakta Integritas Cegah Korupsi
Kantor Pertanahan Kota Depok dengan segala keterbatasannya akan berupaya dan berkomitmen untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan data pertanahan dan ruang.
Disinggung soal keterbukaan data dan pemanfaatan teknologi digital, Indra menyebut saat ini BPN Kota Depok terus meningkatkan keterbukaan data dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik
“Kami berharap bahwa dengan keterbukaan data dan pemanfaatan teknologi digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang pertanahan. Ini penting sekali,” jelasnya.
Baca juga: Kakanwil ATR BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar Apresiasi BPN Kota Depok
Terkait dengan upaya mengatasi sengketa dan konflik pertanahan, Indra menyebut pendekatan persuasif, dialog, dan memberikan pemahaman kepada pihak yang berkonflik merupakan jalan pertama yang dilakukan.
Termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang ada.
“Poinnya adalah keadilan. Kalau bisa berada di tengah, dan berani dalam upaya menyelesaikan sengketa dan konflik saya rasa semua bisa diredam. Maka berulangkali saya tegaskan, masyarakat jangan ragu datang untuk berkonsultasi. Kami siap memberikan arahan sesuai dengan aturan yang berlaku,” papar Indra Gunawan.
Baca juga: BPN Kota Depok Bikin Birokrasi Bersih Lewat Zona Integritas
Indra optimistis apa yang disampaikan Menteri AHY membawa energi tersendiri untuk membawa perubahan yang lebih positif dalam pengelolaan pertanahan di Kota Depok.
“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam bidang pertanahan,” pungkas Indra Gunawan. (ful/ind)
