Kirka – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran berhasil menembus daftar nomine penerima Adhinata Wana, penghargaan dari Kementerian Kehutanan bagi pengelola hutan tingkat tapak terbaik di Indonesia.
Keberhaslan merawat kawasan seluas 13 ribu hektare dengan cara merangkul masyarakat sekitar menjadi poin utama dalam verifikasi lapangan.
Verifikasi langsung di wilayah kerja KPH Pesawaran melibatkan tim juri bersama jajaran pakar kehutanan.
Turut turun ke lokasi antara lain Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.S., Guru Besar Universitas Lampung sekaligus pakar sosio-ekologi kehutanan regional Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., serta Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI Lampung Dudi Iskandar.
Saat memantau kondisi lapangan, Bramasto Nugroho mengapresiasi kejelian KPH Pesawaran beradaptasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sebagai aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
Fokus kerja KPH yang bergeser ke pendampingan Perhutanan Sosial (PS) justru melahirkan berkah tersembunyi (blessing in disguise) karena memberi manfaat ekonomi yang terukur bagi warga desa hutan.
“Dulu KPH sempat dianggap dimusuhi, sekarang bergeser karena orientasinya pada fasilitasi yang dekat dengan warga dan menimbulkan dampak terukur.
“Ke depan pola kerja bersama masyarakat harus dipertahankan, tetapi marwah pengelolaan hutan jangan ditinggalkan, sebab Perhutanan Sosial dan kelestarian hutan berjalan beriringan,” kata Bramasto, Senin, 9 November 2026.
Secara faktual, pengelolaan 13 ribu hektare kawasan hutan di Pesawaran bukannya tanpa rintangan.
Sebagian lahan di dalam kawasan sudah lama ditempati warga untuk bermukim.
Meski tutupan lahannya tidak lagi seratus persen utuh, pendekatan persuasif petugas di lapangan mampu menahan laju kerusakan kawasan.
“Menariknya, di wilayah KPH Pesawaran relatif masih terlihat bentuk hutannya, sementara di banyak daerah lain wujud hutannya sudah tidak ada,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB.
Berbicara dari kacamata ekonomi sumber daya alam, Bramasto mengingatkan bahwa hutan negara merupakan sumber daya milik bersama (common pool resources).
Tanpa kehadiran pengelola lapangan yang berwibawa, kawasan hutan sangat rentan dikuras habis secara serampangan, sebuah fenomena kerusakan massal yang dalam premis Garrett Hardin dikenal sebagai Tragedy of the Commons.
Mencegah kerusakan hutan di tingkat tapak menuntut dua syarat mutlak, yakni aturan main yang diterima semua pihak (legitimasi) serta organisasi yang sanggup menegakkan disiplin beserta sanksinya.
Aturan tertulis dari pemerintah tidak akan mempan menjaga kelestarian pohon apabila ditolak oleh warga sekitar kawasan.
“Sering kali aturan sifatnya legal tapi tidak dibarengi legitimasi. KPH harus lebih dekat lagi dengan masyarakat agar legitimasi publik terus meningkat.
“Hutan adat bisa lestari karena kelembagaannya efektif, dan di situlah peran KPH di Indonesia untuk mengisi ruang kelembagaan yang kuat,” tutur Bramasto.
Di samping penguatan kelembagaan, ia turut menitipkan pesan agar KPH Pesawaran menyiapkan kaderisasi kepemimpinan secara matang.
Suksesi pucuk pimpinan kerap menjadi titik lemah yang membuat program jangka panjang terputus di tengah jalan ketika terjadi pergantian kepala.
Senada dengan catatan akademisi, Kepala BPHL Wilayah VI Lampung Dudi Iskandar menegaskan bahwa masuknya KPH Pesawaran ke bursa Adhinata Wana membuktikan hadirnya negara dalam memperkuat institusi kehutanan daerah.
Di era modern, petugas KPH tidak bisa lagi sekadar mengandalkan pola penjagaan pasif.
Pengelola hutan dituntut mampu menggerakkan potensi ekonomi kawasan agar selaras dengan target Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan daerah sebagai lumbung pangan nasional.
Capaian KPH Pesawaran di tingkat pusat sekaligus menjadi masukan penting bagi Gubernur Lampung untuk memperbesar perhatian serta dukungan kebijakan terhadap penguatan KPH.
“KPH harus memiliki jiwa entrepreneur agar bisa membawa masyarakat menuju tahap yang lebih baik, seperti melalui hilirisasi produk kehutanan dan sebagainya,” pungkas Dudi.
