Kirka – Eksponen 98 Mahendra Utama menyebut skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar perkara hukum biasa.
Peristiwa penyadapan kepala negara merupakan potret telanjang relasi kuasa ketika teknologi pengawasan disalahgunakan untuk mengontrol aktor-aktor strategis negara.
“Perkara penyadapan kepala negara menggambarkan bagaimana hasrat mengawasi atau surveillance dapat berubah wujud menjadi instrumen dominasi yang sangat berbahaya bagi kedaulatan demokrasi,” ujar Mahendra Utama dalam keterangan resminya, Senin, 9 November 2026.
Menurut Mahendra, penyimpangan wewenang melalui perangkat negara mengingatkan publik pada konsep Panopticon dari filsuf Prancis, Michel Foucault.
Lewat konsep Panopticon, Foucault menggambarkan cara kerja kekuasaan melalui pengawasan konstan yang tak kasat mata guna menciptakan kepatuhan mutlak tanpa perlu memakai kekerasan fisik.
“Dalam konteks skandal penyadapan Presiden, sistem LIMS milik Polri telah beralih fungsi menjadi menara pengawas modern.
“Fasilitas milik negara justru membuka celah bagi segelintir pejabat tinggi untuk memantau alur komunikasi Presiden, jajaran menteri, tokoh politik, hingga para pemimpin media,” kata Mahendra menjelaskan.
Praktik pemantauan liar dari balik menara pengawas modern sejalan dengan peringatan pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengenai bahaya chilling effect.
Rasa takut akibat diawasi secara terus-menerus berpotensi membungkam kebebasan berekspresi sekaligus mematikan partisipasi demokratis warga negara.
“Ketika aparat negara memegang kemampuan untuk melihat segala hal tanpa kontrol, maka yang berlangsung di lapangan bukan lagi penegakan hukum, melainkan penundukan sosial secara sistematis,” tutur Mahendra.
Kepercayaan Publik
Di tengah derasnya desakan publik agar pengusutan berjalan transparan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sempat menegaskan bahwa langkah Polri mengusut skandal penyadapan murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan internal.
Menanggapi pernyataan pucuk pimpinan Polri, Mahendra berpendapat klaim Jenderal Suyudi bagaikan pedang bermata dua.
Pada satu sisi, pernyataan Kapolri berupaya menstabilkan institusi Bhayangkara dari guncangan krisis kepercayaan.
Namun pada sisi lain, masyarakat luas menuntut bukti nyata bahwa proses peradilan tidak berhenti di level aktor intelektual semata.
“Publik menanti ketegasan Polri membongkar jaringan penyadapan sampai ke akar.
“Sebagaimana prediksi Bambang Rukminto, jumlah tersangka bakal terus bertambah dan menyentuh jajaran operator lapangan beserta pihak-pihak lain yang selama bertahun-tahun terlindungi oleh kekuasaan,” ucap Mahendra.
Lebih jauh, Mahendra mengingatkan bahwa terbongkarnya penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia merupakan ujian berat bagi masa depan negara hukum.
Apabila kewenangan pengawasan tidak segera diatasi melalui regulasi yang kuat serta pengawasan demokratis, bayang-bayang Panopticon ala Foucault bakal berubah dari sekadar metafora menjadi realitas kelam yang mengancam fondasi demokrasi.
“Masyarakat luas bukan hanya menuntut keadilan bagi Presiden Prabowo Subianto selaku korban penyadapan.
“Publik juga menagih jaminan nyata dari negara agar hak privasi serta kebebasan sipil warga tidak jatuh menjadi korban berikutnya,” pungkas Mahendra Utama.
