Aduan Dugaan KKN PUPR Pesibar Dipertanyakan

  • Bagikan
Kirka.co
Suadi Romli, Ketua Umum DPP Pematank. Foto KIRKA/Eka Putra

KIRKA – Pematank mempertanyakan tindak lanjut dari Kejati Lampung, terhadap aduannya yang menyoal dugaan KKN yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Pesibar, pada beberapa kegiatan proyek di tahun anggaran 2020.

Kepada KIRKA.CO pada Selasa 28 September 2021, Suadi Romli selaku Ketua Umum DPP Pematank menyampaikan bahwa aduan yang dilayangkan ke Kejati Lampung tersebut, belum terdengar perkembangannya sejak Juni lalu hingga akhir September ini.

Baca Juga : Warga Pesisir Barat Ditipu Dukun Hingga Ratusan Juta Rupiah

“Kami menyampaikan Laporan terkait adanya dugaan KKN pada Dinas PUPR Kabupaten Pesibar tersebut sudah sejak 14 Juni 2021 kemarin, dan sampai hari ini belum ada kabar tindak lanjutnya seperti apa,” pungkas Suadi Romli.

Diketahui dalam aduannya, Pematank menerakan beberapa poin dugaan masalah yang terjadi pada kegiatan pembangunan, diantaranya pada dinding penahan tanah, pada kegiatan normalisasi dan pembangunan pengaman sungai Way Ngison, Serta pada kegiatan pembangunan jalan rabat beton depan kantor Camat Way Krui.

Baca Juga : Pematank Adukan Lelang Proyek Lampung Tengah 

Pematank turut mencantumkan dalam aduannya tersebut, adanya temuan tim investigasi yang mendapati pada hasil pekerjaan di beberapa proyek di atas terdapat kerusakan kecil hingga yang cukup berat, yang diduga dikerjakan dengan asal-asalan melihat umur bangunan yang baru setahun.

  • Bagikan