KIRKA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Lampung memaklumi wacana masyarakat yang bakal mengirim surat permohonan untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Surat permohonan ini meminta agar Presiden RI dua periode ini mengambil alih penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.
Baca Juga : Pak Jokowi Tolonglah Kami Dari Pandemi Covid-19
“Saya memaklumi wacana itu. Karena ini sebagai bentuk demokrasi di negara kita Republik Indonesia,” kata Anggota Fraksi PDI-P DPRD Lampung Sahdana, Selasa (17/08/2021).
Dengan dialihkan wewenang penanganan ke pemerintah pusat, Anggota Komisi I DPRD Lampung ini berharap adanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi.
“Saya berharap Provinsi Lampung ada perubahan pengurangan masyarakat yang kena Covid-19. Karena provinsi lain sudah banyak yang berubah ke arah lebih baik lagi,” ungkap putera daerah Way Kanan ini.
“Jangan seperti sekarang ini, Lampung bukannya ada pengurangan, malah justru semakin meningkat,” harap mantan Anggota DPRD Way Kanan tiga periode ini.
Baca Juga : Rencana Class Action Penanganan Covid-19 Di Lampung
Sementara itu, hal senada disampaikan oleh Anggota fraksi PDI-P DPRD Lampung lainnya Watoni Noerdin yang juga memaklumi langkah dari masyarakat tersebut.
“Kita harus belajar bijak dalam menerima kenyataan. Ini preseden buruk sekali buat kita. Karena menjadi garda paling belakang dalam proses ini,” keluh Watoni.
“Ini suatu hal yang kita lihat beralasan hukum masyarakat mempersoalkannya. Sebab, hal ini
suatu bentuk rasa yang sudah frustasi,” ujar dia.
“Separah-parahnya daerah lain, ternyata itu mampu. Bahkan DKI Jakarta sudah jadi zona hijau. Sementara kita sendiri yang tadinya baik malah merosot,” sindir dia.
Baca Juga : Hanifal: Pemprov Lampung Masih Bisa Menangani Covid-19
Langkah ini, kata dia, sebagai bentuk kejengahan dari masyarakat terhadap penanganan covid-19 di Bumi Ruwa Jurai.
“Masyarakat disajikan dengan berita secara terus menerus, artinya ini lho fakta yang sesungguhnya di Lampung ini,” jelas dia.
“Kita ternyata urutan paling bawah dalam proses penanganan, tingkat kematian tinggi dan vaksinasi rendah,” ucap dia.
Di sisi lain, persoalan ini, kata dia, sangat berdampak ke masyarakat, terutama yang bermata pencaharian sebagai pedagang.
Bahkan, Watoni berbincang dengan beberapa masyarakat yang bekerja sebagai tukang ojek, tukang sayur dan pedagang di pinggir jalan.
“Sering ngobrol kami. Artinya dari hati yang dalam mereka berkeinginan cobalah pak kami dibantu dengan diberi kelonggaran saat PPKM,” jelas dia.
“Disatu sisi lain kami mendukung PPKM ini agar wabah Covid-19 cepat menghilang. Artinya disatu sisi mereka bisa, tapi pendekatannya yang harus dilihat,” pungkas Watoni Noerdin.
