Kirka – Kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung rupanya masih tertahan oleh sistem birokrasi.
Memasuki usia dua tahun kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, perombakan atau reshuffle jajaran tim ekonomi menjadi langkah wajib demi mewujudkan percepatan transformasi daerah.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menegaskan penyegaran pejabat teknis bukan sekadar pergantian sosok.
Langkah penyegaran merupakan instrumen penting guna mendisiplinkan birokrat sekaligus mendongkrak kinerja pemerintahan.
“Merujuk teori birokrasi Max Weber, sistem rasional adalah syarat mutlak efisiensi. Birokrasi kaku justru membunuh inovasi.
“Teori Agen Prinsipal juga mempertegas, mengganti pejabat yang tidak berkinerja merupakan mekanisme kontrol paling efektif bagi seorang kepala daerah,” urai Mahendra di Bandarlampung, Rabu, 2 September 2026.
Penelitian lintas negara ikut membuktikan dampak positif kebijakan rotasi.
Provinsi di Tiongkok yang menerapkan pergantian pejabat berbasis sistem merit terbukti sanggup mencetak angka pertumbuhan lebih tinggi.
Riset Bank Dunia di Indonesia juga menemukan fakta pergantian kepemimpinan sukses merevitalisasi birokrasi lokal serta memperbaiki aliran informasi terkait kebutuhan warga.
Contoh terdekat terjadi di Bali pada era kepemimpinan Wayan Koster.
Performa ekonomi Pulau Dewata tampil sangat tangguh sampai harus digeser ke ajang kompetisi regional tingkat Jawa.
Pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya mulai mengambil sejumlah langkah penyegaran.
Sederet nama baru sudah mengisi pos teknis, mulai dari Mohammad Zimmi Skil sebagai Kepala Disperindag (Februari 2026) dan Budhi Darmawan memimpin Dinas ESDM (April 2026).
Gerbong rotasi berlanjut lewat penunjukan Desti Arisandi sebagai Kepala Dinas Perkebunan (Mei 2026), hingga Mirza Irawan menduduki kursi Kepala BPKAD (Mei 2026).
Kendati demikian, Mahendra memandang kursi sentral lain masih sangat membutuhkan figur baru.
Posisi Asisten II, Bappeda, Bapenda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masuk dalam daftar antrian prioritas.
“Mimpi transformasi Lampung dari sekadar pemasok bahan mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah akan berhenti sebatas wacana tanpa kehadiran tim progresif.
“Kita butuh orang tepat di tempat tepat untuk mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan memperluas lapangan kerja formal,” papar Mahendra.
Keberanian mengambil keputusan perombakan kabinet akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Mirza-Jihan dalam merampungkan sisa masa jabatan.
