Kirka – Rencana Pertamina Geothermal Energy (PGEO) menggarap proyek pusat data hijau (green data center) berbasis kecerdasan buatan (AI) merupakan peluang emas bagi Provinsi Lampung.
Kekayaan panas bumi di Bumi Ruwa Jurai dinilai sangat ideal untuk menarik investasi raksasa, sekaligus menjadi lompatan menuju ekonomi digital berkelanjutan.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai wacana dari anak usaha Pertamina itu sebagai momentum yang wajib direbut oleh pemerintah daerah.
Kapasitas pusat data nasional diperkirakan melonjak tajam dari 520 Megawatt (MW) pada 2025 menjadi 1,8 Gigawatt (GW) pada 2030 mendatang, sehingga sangat membutuhkan ketersediaan pasokan listrik stabil layaknya energi panas bumi.
“Lonjakan kapasitas hingga 1,8 GW berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan energi sebesar 26 persen.
“Oleh karena itu, Lampung perlu proaktif menyiapkan diri agar proyek PGEO dan Danantara bisa berlabuh di sini,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Senin, 10 Agustus 2026
Guna mewujudkan gagasan memindahkan target investasi ke ujung Sumatera, Mahendra membedah tiga syarat fundamental yang wajib disiapkan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan.
Syarat pertama bermuara pada kepastian regulasi beserta insentif bagi penanam modal.
Pemprov Lampung dituntut segera merancang peraturan daerah khusus guna mendukung ekosistem investasi ramah lingkungan.
Kemudahan perizinan serta keringanan pajak akan menjadi daya tarik pembeda dibandingkan provinsi lain.
Apalagi, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Perdagangan Karbon memberi ruang bagi perusahaan teknologi mengimbangi emisi lewat kredit karbon domestik.
“Pemerintah daerah wajib memastikan mekanisme perdagangan karbon bisa diakses secara transparan dan mudah oleh calon investor,” tambahnya.
Poin kedua bertumpu pada kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya konektivitas digital sebagai syarat mutlak.
Meski PGEO telah memetakan Sumatera sebagai wilayah potensial, kelengkapan jalur serat optik, kabel bawah laut, hingga ketersediaan jaringan listrik cadangan (redundan) harus dipastikan ada di Lampung.
Penggunaan teknologi mutakhir jelas membutuhkan sokongan fasilitas mumpuni agar operasional berjalan tanpa hambatan.
Syarat ketiga menyangkut pelibatan serta penerimaan warga lokal.
Mahendra mencontohkan dinamika eksplorasi di Gunung Rajabasa yang sempat berhadapan dengan penolakan terkait isu lingkungan.
Belajar dari pengalaman masa lalu, pendekatan partisipatif harus dikedepankan sejak fase paling awal.
Masyarakat sekitar dipastikan harus merasakan manfaat ekonomi secara langsung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), penyerapan tenaga kerja, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Infrastruktur merupakan kunci pembuka isolasi ekonomi. Namun tanpa dukungan masyarakat, proyek sebesar apa pun pasti akan terhambat,” tegasnya.
Peluang menarik pusat data ramah lingkungan ke Lampung merupakan kesempatan langka.
Terlebih, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) telah memulai langkah pemanfaatan teknologi satelit luar angkasa.
“Gubernur Mirza sudah mengerek layar kebangkitan teknologi luar angkasa. Mengapa tidak sekalian menancapkan pondasi pusat data AI agar warisan kemajuan dari Presiden Prabowo Subianto di Lampung makin kokoh,” pungkas Mahendra.
