Kirka – Rentetan keluhan warga hingga insiden terhambatnya akses medis darurat akibat jalan hancur di pelosok Lampung seolah jadi sasaran empuk untuk memukul kinerja pemerintah daerah.
Merespons polemik yang terus bergulir, Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama meminta publik menghentikan kebiasaan menjadikan isu infrastruktur sebagai komoditas politik murahan, mengingat gerak pembenahan sesungguhnya sedang dieksekusi secara nyata.
Tata kelola infrastruktur di bawah kendali Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sejatinya tidak jalan di tempat.
Langkah perbaikan sudah memetakan parameter jelas dan bertumpu pada skala prioritas penanganan.
“Kritik publik wajar, jadikan pijakan membangun bersama.
“Jangan tutup mata bahwa kerja-kerja Pemprov sekarang berproses mengejar target nyata, bukan diam,” urai Mahendra di Bandarlampung, Rabu, 29 Juli 2026.
Menyambungkan urat nadi ekonomi serta jalur pelayanan darat pada area seluas provinsi ujung Sumatera jelas menuntut strategi matang.
Meminjam kacamata sosiolog W.W. Rostow, Mahendra memaparkan pemenuhan fasilitas dasar merupakan syarat mutlak sebelum sebuah wilayah mampu melesat maju.
Pemerintah daerah dipastikan sangat menyadari tuntutan kelayakan akses.
Alokasi anggaran fisik perlahan dinaikkan, beriringan dengan pengawasan ketat saat pengaspalan lapangan agar hasilnya tidak lekas mengelupas.
Lewat jalur kolaborasi lintas sektor, eksekutif turun tangan merangkul BUMN bersama Kementerian PUPR demi merampungkan ruas berstatus kritis.
Sayangnya, ragam opini miring kerap menenggelamkan fakta lapangan.
Sebagian pihak seakan menutup mata terhadap sempitnya ruang fiskal, beratnya rintangan geografis, sampai urusan administrasi lelang proyek yang memakan waktu panjang.
Bagi Mahendra, Gubernur Mirza telah menunjukkan nyali berhadapan langsung dengan karut-marut infrastruktur tanpa mencoba menghindar.
“Pemimpinnya sudah membuktikan komitmen pantang lari dari krisis.
“Tugas warga sekarang mengawal jalannya proyek pembangunan secara rasional,” pungkasnya.
