Kirka – Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Way Kanan dalam satu dekade terakhir memang menunjukkan grafik menanjak di atas kertas.
Namun, gemerlap angka belasan triliun rupiah itu ironisnya belum mampu menyentuh urat nadi kesejahteraan masyarakat di akar rumput akibat hancurnya infrastruktur dasar dan minimnya hilirisasi industri.
Fakta ini dibongkar oleh Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Pendamping Pembangunan Gubernur Lampung, Mahendra Utama.
Melakukan pembedahan data ekonomi Way Kanan periode 2015-2025, ia menemukan anomali mencolok antara lonjakan PDRB dan realitas di lapangan.
“PDRB nominal Way Kanan memang meroket dari Rp 8,5 triliun pada 2015 menjadi Rp 17,47 triliun di 2023.
“Proyeksinya bahkan bisa menyentuh Rp 20 triliun pada 2025.
“Tapi jangan buru-buru bangga. PDRB per kapita kita baru di angka Rp 35,58 juta, ini anjlok nyaris separuh dari rata-rata nasional yang sudah di atas Rp 60 juta,” tegas Mahendra di Bandarlampung, Sabtu, 21 Februari 2026.
Rendahnya pendapatan per kapita ini mengindikasikan bahwa secara statistik, masyarakat Way Kanan masih tertinggal dibanding rata-rata nasional.
Laju ekonomi yang bertengger di kisaran 3-4 persen rupanya sangat rentan karena daerah masih menyusu pada komoditas mentah.
Sektor primer seperti karet, sawit, dan kopi menyumbang 34,64 persen kue PDRB.
Tanpa adanya pabrik pengolahan atau nilai tambah industri, nasib ekonomi Way Kanan sepenuhnya disandera oleh fluktuasi harga pasar global.
Ketimpangan distribusi kekayaan juga menjadi sorotan tajam.
Mahendra mencatat, perputaran uang hanya menumpuk di Kecamatan Blambangan Umpu sebagai episentrum pemerintahan dan daerah kaya sumber daya seperti Pakuan Ratu.
Sementara itu, kawasan utara seperti Kecamatan Banjit masih harus gigit jari karena tertinggal akses pembangunan.
Infrastruktur Fiktif dan Tata Kelola yang Karut-Marut
Problem hulu dari tersendatnya laju ekonomi Way Kanan bermuara pada eksekusi infrastruktur yang digarap setengah hati.
Mahendra secara blak-blakan menyebut kondisi jalan kabupaten yang hancur lebur dan proyek irigasi yang sebatas plang nama memukul telak rantai pasok pertanian lokal.
Kondisi ini diperparah dengan lemahnya ketahanan bencana.
Banjir bandang yang sempat memutus total lalu lintas di Simpang Neki, Baradatu pada awal Februari lalu, menjadi bukti sahih rapuhnya mitigasi daerah yang berujung pada kerugian ekonomi massal.
“Di luar urusan fisik, ada keluhan serius dari pengusaha lokal soal konflik lahan dan aroma korupsi di proyek infrastruktur.
“Tata kelola yang buruk dan penegakan hukum yang tumpul ini membunuh iklim investasi.
“Ujung-ujungnya, otonomi daerah gagal menyejahterakan rakyat dan cuma jadi angka di atas kertas,” kritik Mahendra, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis.
Jika dibiarkan, Way Kanan akan makin tertinggal jauh dari tetangganya.
Tulang Bawang, misalnya, sudah mencatat PDRB per kapita Rp 67,73 juta lewat kekuatan perikanan dan perdagangan.
Di luar provinsi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, sukses memacu pertumbuhan 6-7 persen lewat masuknya investasi raksasa di sektor pulp dan kertas.
Untuk membongkar stagnasi ini, Mahendra menyodorkan empat langkah taktis penyelamatan.
Pertama, perombakan radikal fokus APBD murni untuk menuntaskan jalan dan irigasi guna memangkas biaya logistik petani.
Kedua, memaksa masuknya hilirisasi industri agribisnis dan menggarap serius potensi ekowisata.
Ketiga, mencetak SDM vokasi lokal agar pemuda Way Kanan tidak sekadar menjadi penonton atau merantau menjadi buruh kasar.
Terakhir, membangun tata ruang wilayah yang adaptif terhadap bencana.
“Kita butuh pemimpin daerah yang visioner dan punya nyali berkolaborasi dengan swasta, bukan pejabat yang cuma duduk di belakang meja teken proyek.
“Selama ada kemauan politik, target pertumbuhan ekonomi 7 persen di Way Kanan bukan hal yang mustahil,” pungkasnya.
