Kirka – Masalah logistik kronis dan kemacetan jalur distribusi darat di Provinsi Lampung dinilai membutuhkan solusi radikal.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut Lampung memerlukan lompatan besar dalam infrastruktur transportasi, khususnya revitalisasi dan perluasan jaringan kereta api, untuk menyongsong tahun 2040.
Mahendra menyoroti bahwa ketergantungan pada transportasi jalan raya (trucking) saat ini telah menjadi beban ganda bagi perekonomian daerah.
Kerusakan jalan akibat kendaraan overload dan inefisiensi waktu di gerbang logistik utama seperti Pelabuhan Panjang, menjadi penghambat daya saing provinsi.
“Ini bukan skenario fiksi ilmiah, tapi kebutuhan mendesak.
“Jika Lampung berani melakukan revolusi infrastruktur kereta api, kita bisa melihat wajah ekonomi yang sama sekali berbeda di tahun 2040,” ujar Mahendra Utama dalam keteranganya, Rabu,4 Februari 2026.
Skenario
Mahendra memaparkan peta jalan (roadmap) perkeretaapian yang dinilai mampu memutus mata rantai kemacetan logistik.
Poin utamanya adalah pembangunan jalur kereta barang dedikasi yang menghubungkan Pelabuhan Panjang langsung dengan Kertapati, Sumatera Selatan.
“Bayangkan jika komoditas ekspor-impor dan batu bara memiliki jalan tol sendiri via rel tanpa menyentuh jalan raya.
“Ratusan truk bisa dialihkan, kemacetan terurai, dan Pelabuhan Panjang bisa berfungsi maksimal sebagai urat nadi ekonomi, bukan titik kemacetan,” tegasnya.
Selain logistik barang, Mahendra juga mendorong realisasi Commuter Line yang menghubungkan Stasiun Panjang menuju Bandara Radin Inten II.
Konektivitas ini dinilai krusial untuk mobilitas pelaku usaha dan mendongkrak sektor pariwisata.
Lebih jauh, ia juga menyinggung pentingnya membuka isolasi daerah melalui jaringan rel perintis.
Rute Tanjungkarang menuju kantong-kantong ekonomi seperti Pringsewu, Kota Agung, Menggala, hingga Mesuji, dinilai akan mengintegrasikan ekonomi lokal dengan rantai pasok nasional.
Efisiensi Biaya
Dalam analisisnya, Mahendra menyebut transformasi moda angkut dari jalan raya ke kereta api bukan sekadar soal mengurai macet.
Dampak ekonominya dinilai masif, terutama dalam menekan biaya logistik (logistic cost) yang selama ini mencekik pengusaha.
“Peralihan ke kereta api diperkirakan bisa menekan biaya logistik hingga 30 persen. Ini akan langsung berdampak pada peningkatan margin keuntungan UMKM dan eksportir kita,” jelas Mahendra.
Dampak turunannya (multiplier effect) mencakup pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif karena akses pasar yang terbuka bagi daerah terpencil, serta penurunan tingkat polusi udara dan kerusakan jalan secara signifikan.
Rencana Induk
Mahendra pun mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi Lampung 2040.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, BUMN (seperti Pelindo dan KAI), serta swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Revolusi logistik ini adalah pilihan, bukan takdir.
“Jalan raya yang rusak adalah warisan masa lalu, sedangkan kereta api yang efisien adalah warisan untuk generasi mendatang.
“Saatnya Lampung melompat ke depan,” pungkas Mahendra.
