Kirka – Nasib PT Wahana Raharja kini berada di titik nadir, berbenah total atau sekadar menunggu waktu untuk mati suri.
Pemerhati Pembangunan Lampung, Mahendra Utama, menyoroti langkah drastis yang tengah ditempuh manajemen baru di bawah komando Asep Muzaki alias Zaki Senafal.
Mahendra menilai, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan ini tengah menjalani operasi besar pasca pelantikan direksi oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal pada Oktober 2025 lalu.
Langkah itu dianggap krusial mengingat rekam jejak performa perusahaan yang sempat memprihatinkan.
Dalam keterangannya, Mahendra menyinggung data ironis kinerja masa lalu Wahana Raharja.
Ia menyebut, korporasi strategis milik provinsi ini pernah mencatatkan setoran laba yang hanya berkisar Rp14 juta.
“Angka itu menggelikan, lebih mirip profit toko kelontong ketimbang korporasi pelat merah.
“Ini beban sejarah yang kini dipikul Zaki untuk mengubah citra BUMD dari beban APBD menjadi garda terdepan kedaulatan pangan,” tegas Mahendra, Selasa, 10 Februari 2026.
Bukan Cuma Jualan
Eksponen 98 ini menggarisbawahi strategi hilirisasi yang ditancapkan Zaki sebagai langkah taktis.
Menurutnya, keputusan untuk tidak lagi menjadi penonton fluktuasi harga dan mulai mengoptimalkan aset mesin pengolahan padi untuk produksi beras medium, adalah terobosan yang terlambat namun mutlak dilakukan.
Mahendra menganalisis, langkah tersebut secara praktis mengadopsi konsep Rantai Nilai (Value Chain) Michael Porter.
BUMD tidak bisa lagi menggunakan kacamata kuda yang hanya mengejar laba bersih neraca, tetapi harus mampu mengintervensi pasar saat inflasi mencekik.
“Indikator suksesnya jelas, sejauh mana mereka mengintegrasikan keringat petani di hulu hingga ke meja makan warga di hilir. Bukan sekadar jadi pedagang perantara,” cetusnya.
Butuh ‘Bensin’ Politik
Kendati mengapresiasi keberanian direksi baru membongkar pola lama yang karatan, Mahendra mengingatkan bahwa transformasi ini mustahil berjalan secara organik tanpa intervensi kebijakan.
Ia menekankan, Zaki Senafal bukanlah pesulap. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemegang saham adalah harga mati.
Mahendra mendesak agar dukungan regulasi konkret seperti penjaminan pembelian hasil tani (offtaker) dan akses permodalan petani mitra segera dieksekusi.
“Tanpa dukungan politik anggaran dan regulasi, restrukturisasi ini hanya akan berakhir sebagai lip service. Kita patut dukung langkah berbenah ini,” ujar Mahendra.
Mahendra pun memberikan peringatan keras. Jika sinergi antara manajemen dan pemprov melonggar, momentum perbaikan ini akan hilang.
“Jika Zaki berhasil, Wahana Raharja akan jadi motor ekonomi rakyat. Tapi jika gagal, kita hanya sedang menyaksikan persiapan BUMD ini untuk kembali mati suri,” pungkasnya.
