Menu
Precision, Actual & Factual

Yusdianto: Kejati Lampung Tak Pernah Utarakan Pencekalan DPO Satono ke Publik

  • Bagikan
Pemberitahuan tentang penetapan DPO kepada Satono, eks Bupati Lampung Timur. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Akademisi dari Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan ada kejanggalan atau informasi yang ditutupi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait daftar buronan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).

Informasi yang diduga ditutupi tersebut ialah soal: tidak pernahnya muncul informasi atau keterangan soal bagaimana tindakan Kejati Lampung melihat kaburnya eks Bupati Lampung Timur Satono.

Keterangan Yusdianto ini diutarakan saat KIRKA.CO meminta tanggapannya mengenai kinerja Kejati Lampung dalam menindaklanjuti penangkapan mereka yang masuk pada kategori DPO.

“Sampai saat ini publik belum pernah mendengar narasi atau disuguhi keterangan terkait informasi pencekalan. Misalnya sudah berapa kali perpanjangan dari pencekalan yang diajukan ke Kemenkum-HAM oleh pihak kejaksaan. Apa jangan-jangan tidak ada pengajuan pencekalan sama sekali,” ucap Yusdianto, Senin, 3 Mei 2021.

Persoalan mengenai berapa kali perpanjangan pencekalan memang tidak pernah sekalipun dibeberkan oleh Kejati Lampung.

Informasi ihwal pencekalan itu setidaknya hanya pernah muncul dari Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum saat dijabat M Adi Toegarisman.

Muhammad Adi Toegarisman pernah mengakui bahwa Satono telah diajukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri secara resmi ke pihak imigrasi.

Mengenai status DPO itu, ditetapkan atas Nomor: 01/DPO/N.8.10/04/2012 tertanggal 9 April 2012.

Menyikapi hal ini, Yusdianto berpendapat bahwa videotron yang ditancapkan di depan Kantor Kejati Lampung tidak cukup ampuh merawat kewarasan publik di Lampung atas keseriusan kejaksaan menangani perkara korupsi.

“Harusnya ada evaluasi yang dilakukan oleh KPK atau Kejaksaan Agung mengenai hal ini. Kita bukan tak percaya, tapi videotron itu tak cukup untuk menjawab itu semua. Sepertinya memang harus ada yang diintip di balik penanganan perburuan DPO ini,” tegas Yusdianto.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kinerja tim yang dibentuk Kejaksaan Agung untuk mengejar DPO belum bekerja maksimal.

“Artinya kinerjanya belum bekerja maksimal. Saya mendesak agar tim itu bekerja lebih keras,” ungkap Boyamin kepada KIRKA.CO saat ia mengunjungi PN Tipikor Tanjungkarang.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan