Menu
Precision, Actual & Factual

Wow Puluhan Aset Tanah Diblokir Terkait Tujuh Tersangka TPK PT.Asabri

  • Bagikan
Gedung Kejaksaan Agung. Sumber Net/Web

KIRKA.COJakarta – Hari Jumat siang (05/04) Kejaksaan Agung RI melalui Kapuspenkum merilis kabar kepada media massa tentang kegiatan pemblokiran puluhan aset tanah persil milik tujuh Tersangka TPK Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT ASABRI yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp23 triliun.

Puluhan aset tanah persil yang dimiliki, kuasai dan terkait oleh Tersangka IWS, ARD, SW, LP, HS, BE, dan BTS.

“Saat oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah ajukan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional disetiap Kantor ATR BPN dimana lokasi aset berada,” ujar Leonard Eben Ezer Simanjuntak pada Redaksi Kirka.co.

Untuk Tersangka IWS, Tim mengajukan pemblokiran aset di tiga Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bogor berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak satu bidang/persil dan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak enam bidang/persil, di Kota Depok berupa SHM sebanyak dua bidang/persil, dan di Kota Jakarta Selatan berupa SHM sebanyak tiga bidang/persil.

Lalu untuk Tersangka ARD, Tim mengajukan pemblokiran aset di lima Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bogor berupa SHM sebanyak satu bidang / persil dan Sertifikat HGB sebanyak satu bidang/persil, di Kabupaten Bandung Barat berupa SHM sebanyak satu bidang / persil, di Kota Bandung berupa SHM sebanyak dua bidang/persil, di Kabupaten Garut berupa SHM sebanyak tujuh bidang/persil dan di Kota Palembang berupa SHM satu bidang/persil.

Kemudian untuk Tersangka SW, pengajuan pemblokiran dilakukan pada sembilan Kabupaten/Kota yaitu Kota Semarang berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak satu bidang/persil, di Kabupaten Karanganyar berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak satu bidang/persil, Kabupaten Klaten berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak delapan bidang/persil, di Kabupaten Banyumas berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak satu bidang/persil, di Kabupaten Boyolali berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak satu bidang/persil, di Kabupaten Bandung berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak dua bidang/persil, di Kabupaten Bandung Barat berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak satu bidang/persil, di Kota Bandung berupa Sertifikat HGB sebanyak dua bidang/persil dan di Kabupaten Bogor berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak satu bidang/persil.

Lalu untuk Tersangka LP, pengajuan pemblokiran dilakukan di delapan Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bogor berupa SHM sebanyak 21 bidang/persil dan Sertifikat HGB tiga bidang/persil, di Kabupaten Bogor berupa SHM lima bidang/persil, di Kota Tangerang berupa SHM dua bidang/persil, di Kabupaten Tangerang berupa SHM bidang/persil, di Kota Bekasi SHM dua bidang/persil, di Kabupaten Bekasi berupa Sertifikat HGB sebanyak dua bidang/persil, di Kabupaten Gianyar Bali berupa SHM dua bidang/persil, dan Kotif Jakarta Selatan berupa SHM sebanyak empat bidang/persil.

Selanjutnya untuk Tersangka HS, Tim mengajukan pemblokiran aset di Kota Depok satu bidang/persil berupa SHM.

Lalu untuk Tersangka BE, Tim bergerak mengajukan pemblokiran Aset tanah persil milik Tersangka BE berupa SHM.

Kemudian untuk Tersangka BTS, Tim ajukan pemblokiran dilakukan pada tiga Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Bogor berupa Sertifikat HGB sebanyak 220 bidang/persil, di Kabupaten Lebak berupa Sertifikat HGB 779 bidang/persil, di Kabupaten Tangerang berupa Sertifikat HGB sebanyak 244 bidang/persil dan berupa satu bidang/persil

“Upaya pemblokiran aset tanah persil milik dan atau yang terkait dengan Tersangka seluruh Tersangka adalah upaya penelusuran aset serta dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara yang muncul akibat perbuatan tindak pidana korupsi,” pungkas Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Eka Putra/penkum

  • Bagikan