Hukum  

Siaran Langsung KPK Via IG Dibanjiri Komentar Warganet Tentang Kondisi Infrastruktur Provinsi Lampung

Kondisi Infrastruktur Provinsi Lampung
Gedung KPK. Foto: Istimewa.

KIRKA – Siaran langsung KPK ketika mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dkk melalui Instagram pada 15 April 2023, dibanjiri komentar warganet tentang kondisi infrastruktur Provinsi Lampung.

Dari pengamatan KIRKA.CO pada 16 April 2023 sekitar pukul 17.26 WIB, warganet yang memberikan pernyataan di kolom komentar Instagram KPK ketika melakukan siaran langsung itu telah mencapai 945. Secara keseluruhan, komentar warganet didominasi tentang Provinsi Lampung.

Berikut beberapa komentar warganet tentang kondisi infrastruktur Provinsi Lampung di akun Instagram @official.kpk.

”Pak audit gebernur lampung pak kpk coba cek pak uang apbd nya besar tingkat pertama masak selama menjabat jlan hancur gk ada inprastruktur,” tulis @amelia_natal1209.

”Ayoo pak tolong disegerakan bersih-bersihnya pak, mumpung dibulan suci pak biar dapet ke barokahan dalam bekerjanya. Tolong periksa juga kota2 lain, terutama LAMPUNG. Semoga bapak jajaran @official.kpk dikasih kesehatan selalu agar bisa bekerja maksimal untuk para pemberantasan korupsi di negri ini. AAMIIN,” tulis @deyfirach.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Ajari Pimpinan Pemprov Lampung Hadapi Kritikan Bima Yudho Saputro

Dari sekian banyak komentar tentang Provinsi Lampung, ada juga warganet yang menantang KPK. ”@official.kpk pada berani ga nih periksa para pejabat di propinsi Lampung,,liat daerah nya hancur begitu tapi dapat penghargaan belanja daerah terbaik. Ayo KPK berani ga,” tulis @nuryadih7.

”Lampung semua bagus saya ingin kpk ke lampung audit apbd dan apbn yg ada di provinsi kota maupun kabupaten di lampung,” tulis gustiansyah_rahardi.

”@arinal_djunaidi ringkus nih orang, Gubernur gk becuss gk bakal maju klo pemimpin modelan kek gini..,” tulis @hio.potter.

Selain mengharapkan adanya pemantauan KPK terhadap kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung, ada pula warganet yang menduga KPK tidak berani untuk menindaklanjuti seruan dari warganet ini.

”Di lampung mah aman banyak manis nya seperti gula dan minyak,” tulis @yulia.ni98. ”lampung kandang redbulls. Ga terlalu berharap kpk skrng.,” tulis @luks_kuliner.

Kondisi Insfrastruktur Provinsi Lampung
Kolom komentar dibanjiri komentar warganet kepada KPK untuk memperhatikan kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung. Foto: Instagram KPK @official.kpk.

Dimintai tanggapannya, aktivis antikorupsi di Lampung, Suadi Romli menilai komentar warganet itu sebagai masukan kepada KPK agar menggelar OTT kembali di Provinsi Lampung.

Baca juga: Pekan Depan, Mantan Rektor Unila Akan Diperiksa Sebagai Terdakwa

”Kalau kita amati dan nilai, sekian banyak komentar warganet ini menggambarkan adanya keinginan warganet supaya KPK menggelar OTT di Provinsi Lampung,” ujar Suadi Romli pada 16 April 2023.

”Desakan dari warganet ini idealnya diperhatikan juga oleh KPK. Komentar warganet ini bisa menjadi petunjuk awal dan sifatnya info meski tidak disertai bukti pendukung. Tapi sekali lagi, itu menggambarkan keprihatinan warganet terhadap kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung,” timpalnya.

Terhadap ramainya komentar warganet di kolom komentar ini, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri belum memberikan respons secara kelembagaan. Hingga artikel ini diterbitkan, permintaan tanggapan yang dilayangkan KIRKA.CO kepada Ali Fikri pada 16 April 2023 belum ditanggapi.

Komentar warganet ini diduga berkaitan dengan kritikan dari Tiktoker asal Kabupaten Lampung Timur, Bima Yudho Saputro. ”Lampung nya coba cek para pejabatnya pak korup apa enggak, masa pas Bima viral baru ngebenerin jalan katanya nomor 1 bisnis apalah ngak tau,” tulis @samz.z05.

Tiktoker asal Lampung Timur yang sedang sekolah di Sydney ini belakangan menjadi topik perbincangan di masyarakat luas usai mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung atas kondisi pembangunan yang dikatakan tidak maju.

Salah satu yang disoroti olehnya adalah pembangunan megaproyek Kota Baru yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah hingga infrastruktur yang rusak di Kabupaten Lampung Tengah.