Sertifikat HPL Tanjung Carat Diserahkan

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) kawasan Tanjung Carat kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang.
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) kawasan Tanjung Carat kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang.

KIRKA – Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) kawasan Tanjung Carat kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Lucky Ariansa, S.H., M.H., menyerahkan sertifikat tersebut kepada Kepala KSOP Kelas I Palembang, Khairul Anwar, M.H.

Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung pengembangan kawasan Tanjung Carat sebagai lokasi pembangunan Pelabuhan Palembang Baru (New Palembang Port).

Lucky menegaskan, kepastian hukum hak atas tanah merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis.

“Penyerahan sertifikat HPL ini merupakan bentuk komitmen ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan tanah. Kami berharap legalitas tersebut dapat mendukung kelancaran tahapan pengembangan kawasan Tanjung Carat,” ujar Lucky.

Menurutnya, sinergi antara ATR/BPN dan instansi kepelabuhanan menjadi faktor penting untuk memastikan aspek pertanahan mendukung kebutuhan pembangunan.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan perencanaan dan investasi, tetapi juga kepastian hukum atas tanah. Karena itu, koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Kawasan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin diproyeksikan menjadi lokasi strategis Pelabuhan Palembang Baru.

Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas maritim dan sistem distribusi logistik Sumatera Selatan.

Pelabuhan tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan ekspor komoditas unggulan daerah, seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet.

Pemerintah telah meluncurkan proyek Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat pada 9 April 2026.

Proyek tersebut masuk dalam agenda Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pengembangannya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekonomi, serta membuka peluang investasi baru di Sumatera Selatan.

Dari sisi pertanahan, Sertifikat HPL memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak untuk mengelola tanah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian tersebut menjadi salah satu prasyarat penting dalam menyiapkan kawasan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya.

Melalui penyerahan sertifikat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berharap koordinasi dengan KSOP Kelas I Palembang dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat.

Ditambahkannya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung pembangunan melalui pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Dengan kepastian hukum yang kuat, pengembangan kawasan Tanjung Carat diharapkan memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan,” pungkas Lucky Ariansa.