Lampung Menuju Indonesia Emas 2045: Dampak Nyata Kebijakan Prabowo

Lampung Menuju Indonesia Emas 2045: Dampak Nyata Kebijakan Prabowo
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengulas dampak kebijakan Presiden Prabowo Subianto terhadap lonjakan harga singkong, pupuk murah, dan rekor Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Foto: Arsip pribadi/Kirka

Kirka – Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut keselarasan program Pemerintah Provinsi Lampung dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto mulai menghasilkan lompatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Eksekusi tepat di tingkat daerah terbukti mampu mendongkrak daya beli petani sekaligus memperkokoh jalan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Mahendra, arah pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tidak berhenti pada tataran wacana dukungan terhadap agenda pemerintah pusat.

Keberhasilan menyatukan visi pusat dan daerah langsung menyentuh akar rumput melalui perbaikan nilai jual komoditas pertanian serta kemudahan akses sarana produksi.

“Lampung tidak sekadar mendukung visi Indonesia Emas 2045 di atas kertas.

“Lewat tiga fokus utama yakni ekonomi inklusif, penciptaan sumber daya manusia unggul, serta pemerintahan berintegritas, provinsi di gerbang Sumatera siap tampil sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat pertumbuhan kawasan,” kata Mahendra Utama dalam keterangannya, Sabtu, 7 dan 2026.

Rekor NTP Lampung

Pernyataan Mahendra merujuk pada paparan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam wawancara bersama stasiun televisi nasional Garuda TV.

Dalam tayangan wawancara, Gubernur membeberkan dampak langsung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terhadap denyut nadi perekonomian warga pedesaan di Lampung.

Perubahan paling mencolok terlihat pada komoditas singkong yang melesat dari kisaran Rp700 per kilogram menjadi Rp3.000 hingga Rp3.050 per kilogram.

Di saat bersamaan, ketersediaan pupuk bersubsdi di lapangan semakin melimpah dengan harga tebus yang jauh lebih terjangkau bagi kantong warga tani.

“Semenjak Pak Prabowo menjadi Presiden, harga pupuk menjadi murah dan harga komoditas ikut naik,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebagaimana dikutip ulang oleh Mahendra.

Perbaikan nasib pekerja ladang tercermin kuat lewat angka Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang menembus level 131,11.

Capaian angka 131,11 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah provinsi, sekaligus menjadi indikator sahih atas membaiknya daya beli masyarakat agrikultur di Bumi Ruwa Jurai.

Lebih jauh, Mahendra menjelaskan bahwa kebangkitan sektor agraris Lampung berjalan beriringan dengan prinsip ekonomi modern.

Mengacu pada teori pertumbuhan endogen, investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia, inovasi daerah, serta penguatan kelembagaan merupakan kunci utama kemajuan wilayah.

Sementara konsep pembangunan inklusif menuntut agar kue pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan langsung oleh lapisan petani di garis depan.

“Kombinasi biaya input produksi yang murah lewat subsidi pupuk dan membaiknya harga output hasil panen secara otomatis memperbaiki terms of trade atau nilai tukar petani.

“Ketika pendapatan petani meningkat, knsumsi rumah tangga terdongkrak dan roda perputaran uang di daerah bergerak kencang.

“Bukti awal di lapangan menjadi argumen kuat bahwa kebijakan nasional akan bekerja sangat efektif apabila pemerintah daerah mengeksekusinya secara tepat,” tutur Mahendra.

Kendati indikator ekonomi menunjukkan tren menggembirakan, Mahendra mengingatkan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak cepat berpuas diri.

Keberlanjutan kesejahteraan warga tani sangat bergantung pada konsistensi pengawasan aparat di lapangan, terutama menyangkut rantai distribusi sarana pertanian dan kepastian pasar.

“Keberlanjutan capaian positif sangat bergantung pada tata kelola pupuk yang bersih dari penyelewengan, stabilisasi harga komoditas saat musim panen raya, serta diversifikasi ekonomi agar daerah tidak melulu bertumpu pada bahan mentah.

“Lampung wajib menjaga momentum kebangkitan supaya Indonesia Emas 2045 bukan sekadar retorika, melainkan berwujud kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat,” pungkas Mahendra Utama.