Kirka – Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama mengupas rekam jejak sejarah sekaligus potret ekonomi Kabupaten Lampung Utara bersama enam daerah otonom yang lahir dari rahim wilayah induk di utara Provinsi Lampung.
Meski pemisahan batas administratif bertujuan mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan, realitas ekonomi di ketujuh kabupaten masih menyisakan jurang ketimpangan yang nyata.
“Pemekaran wilayah memang mengubah hubungan kewenangan administratif, tetapi sama sekali tidak menghapus keterkaitan ekonomi antar daerah.
“Pemekaran bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih merata,” ujar Mahendra Utama, Kamis, 12 November 2026.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Mahendra memaparkan adanya kontras mencolok antara kekuatan ekonomi kabupaten induk dengan wilayah pecahannya.
Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, Lampung Utara memang masih memimpin di angka Rp34,46 triliun, ditempel ketat oleh Tulang Bawang sebesar Rp33,24 triliun, serta Way Kanan senilai Rp21,00 triliun.
Pada lapis berikutnya, PDRB Tulangbawang Barat tercatat sebesar Rp16,86 triliun, disusul Mesuji Rp15,44 triliun, Lampung Barat Rp10,77 triliun, dan kabupaten bungsu Pesisir Barat di angka Rp6,68 triliun.
Kendati unggul secara agregat keseluruhan, Lampung Utara justru tertinggal jauh apabila diukur dari tingkat kemakmuran rata-rata penduduk.
“Terdapat ironi menarik ketika kita membedah angka PDRB per kapita.
“Tulang Bawang yang berstatus daerah pemekaran justru melesat menjadi kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Lampung yakni mencapai Rp72,99 juta, sedangkan wilayah induknya, Lampung Utara, tertahan di level Rp51,76 juta,” jelas Mahendra.
Dinamika serupa terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025.
Tiga kabupaten hasil pemekaran terbukti mampu berlari lebih kencang melampaui pertumbuhan ekonomi Lampung Utara yang berada di posisi 5,12 persen.
Ketiga daerah dengan laju ekspansi tertinggi meliputi Lampung Barat sebesar 5,45 persen, Way Kanan 5,34 persen, dan Mesuji di angka 5,28 persen.
Adapun ekonomi Tulang Bawang tumbuh 5,10 persen, diikuti Pesisir Barat 4,57 persen, serta Tulangbawang Barat sekitar 4,55 persen.
Menilik ke belakang, Mahendra menguraikan bahwa gelombang pemekaran Lampung Utara berawal dari persoalan rentang kendali wilayah yang terlampau luas dan sulit dijangkau.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang, pemisahan daerah didasari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat laju pembangunan.
Secara historis, Lampung Utara merupakan kabupaten induk yang melahirkan tiga daerah otonom generasi pertama, yakni Lampung Barat melalui UU Nomor 6 Tahun 1991 pada 16 Agustus 1991, Tulangbawang lewat UU Nomor 2 Tahun 1997, serta Way Kanan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1999 tertanggal 20 April 1999.
Estafet pemisahan wilayah berlanjut ke generasi kedua saat Tulangbawang melahirkan Tulangbawang Barat dan Mesuji melalui UU Nomor 49 Tahun 2008, disusul berpisahnya Pesisir Barat dari Lampung Barat lewat UU Nomor 22 Tahun 2012 pada 17 November 2012.
Dalam kacamata teori ekonomi publik, Mahendra mengaitkan fenomena pemekaran daerah dengan gagasan ekonom Charles Tiebout (1956) melalui karya klasik A Pure Theory of Local Expenditure.
Pemisahan wilayah semestinya melahirkan mekanisme persaingan sehat antar daerah, di mana pemerintah lokal berlomba meracik kebijakan pajak dan paket layanan publik terbaik sesuai preferensi warga atau dikenal dengan istilah vote with their feet.
Walau demikian, kemandirian daerah baru tidak bisa lepas dari prasyarat ketat yang digariskan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Setiap kabupaten baru wajib lulus uji kemampuan ekonomi dan potensi wilayah agar ke depan tidak berbalik menjadi beban fiskal bagi anggaran negara.
“Kita juga patut mencermati peringatan pakar perencanaan wilayah Tommy Firman pada 2013 silam.
“Tanpa tata kelola kolaboratif, pemekaran justru berisiko memperuncing fragmentasi spasial dan egoisme kedaerahan atau local selfishness.
“Sikap semacam itu malah berpotensi menghambat, bukan menggerakkan pembangunan lokal,” tegas Mahendra.
Menghadapi tantangan ekonomi masa depan, Mahendra mengingatkan bahwa posisi geografis Lampung Utara tetap memegang peranan vital sebagai simpul perdagangan dan jasa bagi kawasan sekitarnya.
Di sisi lain, enam kabupaten hasil pemekaran berhadapan dengan pekerjaan rumah yang seragam demi mengejar ketertinggalan.
“Enam kabupaten pemekaran menghadapi tantangan serupa di lapangan.
“Pemerintah daerah setempat dituntut segera melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak melulu bergantung pada sektor pertanian primer, memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menutup celah ketimpangan antar daerah,” pungkas Mahendra.
