Kirka – Pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi tiga entitas administratif selama lebih dari dua dekade terbukti berhasil melahirkan tiga kutub ekonomi yang saling melengkapi.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut tantangan utama bagi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro sekarang terletak pada penguatan konektivitas antar daerah guna memastikan limpahan ekonomi terdistribusi merata ke masyarakat.
“Pemekaran pada 1999 merupakan titik balik dari hubungan historis menuju relasi ekonomi yang jauh lebih dewasa.
“Tantangan ke depan bukan lagi berkutat pada persoalan pemisahan wilayah, melainkan bagaimana ketiga daerah memperkuat konektivitas agar limpahan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan merata oleh warga,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Mahendra, perjalanan panjang pasca pemekaran telah membentuk spesialisasi peran bagi masing-masing daerah.
Kabupaten Lampung Tengah tetap kokoh sebagai lumbung produksi sekaligus pusat industri pengolahan.
Di sisi lain, Kabupaten Lampung Timur terus menguatkan basis pertanian serta pertambangan, sementara Kota Metro bertransformasi menjadi simpul jasa dan pusat pendidikan di Provinsi Lampung.
Pembagian peran ekonomi di ketiga wilayah tercermin dari laju pertumbuhan sepanjang 2024 yang berjalan relatif seimbang.
Kota Metro mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di angka 4,88 persen, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur tumbuh sejajar masing-masing sebesar 4,62 persen.
Meski laju pertumbuhannya berimbang, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2025 menunjukkan dinamika yang berbeda bila disandingkan dengan angka kemiskinan.
Kabupaten Lampung Tengah menempati posisi tertinggi dengan PDRB per kapita mencapai Rp68,41 juta, disusul Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp52,32 juta, serta Kota Metro di angka Rp51,74 juta.
Menariknya, tingginya capaian PDRB per kapita belum berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di masing-masing daerah.
Kota Metro yang memiliki PDRB per kapita paling rendah di antara ketiganya justru mencatatkan persentase penduduk miskin paling kecil, yakni 6,44 persen.
Sebaliknya, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah masih berada di level 9,59 persen, dan Kabupaten Lampung Timur mencapai 12,15 persen.
“Fakta statistik memperlihatkan bahwa pembentukan daerah baru belum secara otomatis menghapus ketimpangan sosial.
“Ukuran keberhasilan pembangunan semestinya diukur dari daya beli masyarakat dan kualitas hidup warga, bukan semata-mata melihat luas wilayah administratif atau besarnya postur anggaran daerah,” kata Mahendra menjelaskan.
Lebih jauh, Mahendra mengingatkan kembali pijakan sejarah tatkala Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 resmi membagi wilayah Lampung Tengah menjadi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro.
Regulasi itu sekaligus memindahkan ibu kota kabupaten induk dari Metro ke Gunung Sugih pada 1 Juli 1999 sebagai ikhtiar mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Semangat pemisahan administratif pada masa itu kian menguat seiring bergulirnya era otonomi daerah tahun 2001, di mana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) diyakini mampu mendekatkan pengelolaan anggaran kepada rakyat.
Dalam perspektif ekonomi publik, Mahendra mengutip pemikiran Charles Tiebout melalui mazhab public choice school yang menggarisbawahi bahwa desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah lebih peka dan cepat tanggap terhadap preferensi warga.
Kendati demikian, temuan studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan catatan penting bagi seluruh daerah hasil pemekaran.
Kesejahteraan masyarakat tidak akan meningkat secara instan apabila kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintahan di daerah otonom baru belum dikelola secara mapan.
“Sinergi antar daerah menjadi mutlak. Ketika Lampung Tengah dengan kekuatan industrinya, Lampung Timur dengan komoditas pertaniannya, serta Metro dengan keunggulan sektor jasanya saling terhubung tanpa sekat birokrasi yang kaku, maka pemerataan kesejahteraan yang dicita-citakan sejak 1999 akan terwujud nyata,” tutur Mahendra.
