KIRKA – Nusron Wahid Menteri ATR BPN mode serius mencari dalang penerbitan HGU di atas Laut Bekasi, Jawa Barat.
Dugaan manipulasi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut di Kabupaten Bekasi akhirnya terbongkar.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Nusron Wahid, meninjau langsung lokasi skandal ini pada Selasa 04 Februari 2025.
Muncul keanehan antara peta bidang tanah resmi dan kondisi faktual di lapangan.
Sertifikat seharusnya berada di darat justru dipindahkan ke laut secara ilegal.
Sertifikat Ilegal Dibatalkan!
Menteri Nusron menegaskan jika sertifikat diterbitkan secara tidak sah akan segera dibatalkan.
“Untuk tanah yang terkena manipulasi ini, kami akan segera melakukan pembatalan sertifikat,” ujarnya.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membuka pagar laut yang membatasi akses ke area tersebut,” lanjutnya.
Manipulasi Data Capai 581 Hektare!
Di Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, ditemukan 89 peta bidang tanah dengan 67 pemilik yang masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Peta dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) telah dimanipulasi.
Tanah yang seharusnya berada di darat malah dialihkan ke area laut.
Total luas lahan yang dimanipulasi mencapai 581 hektare, dengan rincian:
- 90 hektare milik PT Cikarang Listrindo (CL)
- 419 hektare milik PT Mega Agung Nusantara (MAN)
- 72 hektare bidang tanah PTSL yang diterbitkan pada 2021, namun dipindahkan ke laut pada 2022
Oknum BPN Diduga Terlibat!
Menteri Nusron menyebut ada indikasi keterlibatan oknum BPN dalam skandal ini.
“Kami sedang menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam manipulasi peta ini. Jika terbukti ada unsur pidana, kami akan menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Untuk sertifikat HGB yang sudah terbit sejak 2013, pembatalan harus melalui proses hukum dan pengadilan.
Siapa Saja yang Turut Hadir?
Sejumlah pejabat penting datang mendampingi, di antaranya:
- Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan
- Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh
- Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis
- Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid
- Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Darman SH. Simanjuntak
Brantas Mafia Tanah !
Kasus ini menjadi alarm keras terhadap praktik mafia tanah di Indonesia. Menteri Nusron memastikan tidak akan ada kompromi dalam pemberantasan kejahatan agraria.
