KIRKA – Pemilu 2024 banjir informasi tanpa literasi politik sehingga mereduksi peran masyarakat dalam pesta demokrasi sebagai pemilik kedaulatan.
Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia, Hurriyah, mengkritisi pendidikan politik oleh KPU dan Bawaslu, yang menempatkan masyarakat sebagai pemilih, bukan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi.
“Cara pandang KPU terhadap masyarakat masih salah. Masih mereduksi peran masyarakat. Masyarakat di dalam demokrasi itu pemilik kedaulatan,” kata Hurriyah dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Wood Stairs Bandar Lampung, Kamis, 17 November 2022.
Baca Juga: Teknologi Informasi Pemilu 2024 Harus Memudahkan Publik
Masyarakat hari ini, lanjut dia, dibanjiri informasi Pemilu 2024 dari KPU dan Bawaslu tanpa mendapatkan pendidikan politik.
Hurriyah meminta KPU dan Bawaslu lebih mengutamakan konten edukasi kepada masyarakat dalam setiap aktivitas sosial politiknya dan sosialisasi pemilih.
“Di sinilah pentingnya memberikan literasi kepada pemilih. Jangan cuma informasi tanggal pencoblosan, TPS, atau poster daftar caleg. Apakah ada konten edukasi pemilih di situ?” Ujar dia.
Pemahaman masyarakat harus dibangun lewat literasi politik agar dapat berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemegang kedaulatan.
Suara pemilih di Pemilu 2024 rentan dimanipulasi oleh peserta pemilu, jika masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa literasi politik.
Hurriyah menyampaikan salah satu contoh pendidikan politik yang keliru dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU, lewat tagline yang diusung “Ayo ke TPS!”.
