Menu
Precision, Actual & Factual

Pematank Desak Kejati segera Usut Dugaan Korupsi Anggaran Suku Cadang Randis Way Kanan

  • Bagikan
Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK). Foto Dok Pematank

KIRKA.COPergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) desak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk segera turun tangan menangani dugaan korupsi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Way Kanan pada anggaran kegiatan belanja suku cadang kendaraan dinas tahun anggaran 2019 lalu.

Desakan itu terlontar langsung dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut, kepada pewarta KIRKA.CO (04/05) ketika dimintai komentarnya terkait aduan masyarakat tentang dugaan korupsi di Bumi Andan Jejama, yang didaftarkan ke dua kantor Penegak Hukum yang satu badan yakni Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Kejati Lampung.

Permintaan khusus itu disampaikan Suadi Romli selaku Ketua DPP Pematank bukan tanpa alasan, dalam hal ini ia menilai Kejati Lampung selama ini jauh lebih cepat dan berpengalaman menangani perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di daerah, yang tentunya setiap penanganan perkara yang ada di Kejati Lampung lebih transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat sebab setiap perkembangannya selalu terpublikasi.

“Kami melihat dalam aduan dugaan korupsi yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, sudah seharusnya ditangani oleh Kejati Lampung jangan diserahkan ke daerah meski aduannya juga didaftarkan ke Kejari Way Kanan, biarlah Kejari Way Kanan fokus ungkap korupsi para Kepala Kampung seperti yang sudah mereka jalankan selama beberapa tahun ini. Kalau kita lihat SIPP PN Tanjungkarang, Kejari Way Kanan lebih sigap dalam ungkap korupsi Dana Desa,” ujar Romli.

Pematank menilai Kejati Lampung lebih punya gerget dalam kecepatan dan profesionalisme penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat setingkat Kadis & Kabag, yang juga selalu terpantau oleh masyarakat karena dipublikasikan setiap perkembangannya tanpa harus ditanya dulu oleh jurnalis media, Jaksa Penyidik dan Penuntut yang ditunjuk juga sudah barang tentu berpredikat terbaik,” lanjutnya.

Diketahui pada jumat lalu (30/04), masyarakat mengadukan terkait dugaan Korupsi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Way Kanan pada anggaran kegiatan belanja suku cadang kendaraan dinas, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Setda Way Kanan tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp2,050 miliar.

Dan aduan tersebut kini tengah dalam tahap verifikasi di Kejati Lampung, guna diperiksa terlebih dahulu seluruh kelengkapannya untuk selanjutnya layak ditindaklanjuti sebagai sebuah laporan, serta dikabarkan pula aduan itu juga tengah ditelaah oleh pihak Kejari Way Kanan dan akan dilakukan pemanggilan beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi.

 

Eka Putra

  • Bagikan