Kirka – Status Lampung sebagai sentra hortikultura utama di Sumatera menyimpan anomali serius.
Di balik klaim surplus produksi yang menembus ribuan ton, provinsi ini justru tak berkutik menghadapi volatilitas harga dan ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa saat cuaca ekstrem melanda.
Tenaga Pendamping Pembangunan Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menyoroti fenomena ini sebagai kebocoran nilai tambah yang menahun.
Data estimasi produksi 2025 menunjukkan Lampung menghasilkan 42.158 ton cabai.
Dengan tingkat konsumsi rata-rata penduduk di kisaran 30.000 ton, secara matematika Lampung mengantongi surplus sekitar 12.000 ton.
“Namun surplus ini sifatnya semu karena hanya terjadi musiman. Maret hingga Mei kita banjir stok sampai harga di petani hancur.
“Giliran masuk akhir tahun, saat cuaca ekstrem, kita justru defisit,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Kamis, 19 Februari 2026.
Inefisiensi Rantai Pasok
Kritik tajam diarahkan Mahendra pada pola distribusi yang dinilai tidak efisien.
Saat panen raya, lebih dari 60 persen surplus cabai Lampung dibuang ke pasar induk di Jakarta dan Tangerang karena ketiadaan industri pengolahan lokal yang mampu menyerap.
Ironisnya, ketika fase defisit terjadi di awal tahun, pedagang di Lampung terpaksa mendatangkan cabai dari sentra di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Ini pola logistik yang memboroskan devisa daerah. Seringkali terjadi, cabai yang kita beli mahal dari Jawa saat defisit, adalah jenis cabai yang sama yang kita kirim ke sana saat panen raya.
“Kita hanya jadi perlintasan komoditas, sementara margin keuntungannya habis dimakan biaya transportasi,” tegas Mahendra Komisaris Utama PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis itu.
Hilirisasi Jalan di Tempat
Menurut Mahendra, akar masalahnya terletak pada hilirisasi yang mandek.
Hingga 2026, tingkat industrialisasi cabai di Lampung masih berkutat di angka di bawah 5 persen.
Produk turunan seperti abon cabai atau sambal kemasan memang mulai bermunculan, namun skalanya masih sebatas UMKM dan belum mampu menjadi penyangga (buffer) saat produksi melimpah.
Bandingkan dengan Vietnam yang sudah mengintegrasikan perkebunan dengan pabrik saus berorientasi ekspor.
“Kita masih terjebak pola pikir agraris murni: tanam, petik, jual segar. Padahal kuncinya ada di industri lanjutan.
“Kenapa kita harus kirim bahan baku ke Tangerang untuk diolah jadi saus, lalu sausnya dijual balik ke Lampung? Nilai tambahnya lari ke daerah lain,” cecar Mahendra.
Perubahan Kebijakan
Langkah intervensi pemerintah daerah melalui Gerakan Tanam Cabai (Gertam) atau operasi pasar dinilai Mahendra hanya bersifat pemadam kebakaran sesaat.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk bermanuver lebih agresif dengan menarik investor industri pengolahan pasta cabai berskala nasional.
Selain itu, infrastruktur pascapanen seperti Cold Storage raksasa dan teknologi Controlled Atmosphere Processing (CAP) mutlak diperlukan agar komoditas ini tahan simpan.
“Tanpa keberanian melakukan hilirisasi besar-besaran dan digitalisasi rantai pasok, petani Lampung akan terus terjebak siklus klasik: menangis saat panen raya, menjerit saat gagal panen,” pungkas eks Komisaris PT Mitratani Dua Tujuh ini.
