Menu
Precision, Actual & Factual

Mobil Dinas BE 1760 BZ Milik HR Ada Dikantor, Tersangka Benih Jagung Tidak Bersedia Dikonfirmasi Wartawan

  • Bagikan
Mobil Toyota Innova BE 1760 BZ  berada diparkiran yang bertuliskan parkir untuk Kabag Pangan. Kantor Dinas TPH Lampung. Foto Tom Saputra

KIRKA.CO – Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadaan Bantuan Benih Jagung Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 senilai Rp 140 miliar yang disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah menetapkan tiga orang Tersangka, Kamis (25/03).

Ketiganya yakni eks Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, EY (Edi Yanto), Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulutura tahun 2017 hingga sekarang, HRR (Herlin Retnowati) serta seorang Rekanan bernama Imam.

Namun sayang dalam pers rilis yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung kemarin, ketiga Tersangka tidak dihadirkan.

Ketika pewarta Kirka.co mencoba menelusuri dan mengkonfirmasi terkait penetapan Tersangka yang disematkan oleh Kejati Lampung kepada Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulutura, Herlin Retnowati dengan mendatangi Kantor Dinas yang berada di Jalan ZA Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung.

Menurut salah seorang Staf Bidang Pangan yang ditemui Kirka.co di ruangannya pada Jum’at (26/03). Herlin tidak masuk kerja dikarenakan sakit, “Ibu tidak ada, izin sakit hari ini,” kata wanita yang mengenakan pakaian olahraga ini.

Sementara menurut salah seorang Staf yang bertugas di bagian humas, Herlin berada di ruangannya namun harus mengadakan janji terlebih dahulu jika ingin bertemu.

“Ada tapi harus ada janji dulu, karena Kami takut kesalahan,” katanya.

Dari pantauan di halaman parkir Pejabat struktural di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulutura Provinsi Lampung. Mobil milik Herlin dengan jenis Innova berwarna putih dengan nomor polisi BE 1760 BZ  berada diparkiran yang bertuliskan parkir untuk Kabag Pangan.

Sebelumnya, dalam paparan yang dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Hefrinur kemarin. Ketiga tersangka itu berinisial EY, IMA dan HRR. Para Tersangka ini merupakan ada dari dinas dua orang: EY dan HRR dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultural. Sedangkan IMA sendiri merupakan Rekanan.

“Perkara ini berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh Penyelidik pada Kejaksaan Agung dengan menggunakan sumber informasi awal yang tertuang dalam LHP BPK terhadap kegiatan Pemeriksaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia,” katanya, Kamis (25/03).

Dalam temuan tersebut tertuang adanya indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI karena benih melebihi batas masa edar atau kadaluarsa dan benih tidak bersertifikat senilai lebih kurang Rp 8 miliar.

“Saat ini proses perhitungan kerugian keuangan negara sedang dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI,” kata dia.

Sepanjang penyelidikan ini, Kejati Lampung telah melakukan pemeriksaan Saksi-saksi dengan jumlah sebanyak 25 orang.

“Alat bukti yang dimiliki oleh Penyidik adalah alat bukti Saksi, Ahli, Surat dan Petunjuk,” jelasnya.

Menurut Heffinur -sapaan akrabnya- bahwa, kasus ini pertama kali bermula dari adanya program pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung di Indonesia. “Sehingga di tahun 2017 Kementerian Pertanian dan untuk itu Pemerintah Kabupaten dan Kota mengajukan proposal kepada Kementerian Pertanian secara elektronik (E- Proposal),” bebernya.

Dari pengajuan itu tambahnya, kemudian Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp 140 miliar dan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia mensyaratkan agar uang tersebut dipergunakan dan dibelanjakan untuk benih varietas hibrida (pabrikan) sebanyak 60 persen.

“Dari nilai anggaran dan benih varietas hibrida balitbangtan sebanyak 40 persen dari nilai anggaran tersebut,” ujarnya.

Atas pelaksanaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan diatas, kemudian PPK melaksanakan penandatanganan kontrak sebanyak 12 belas kontrak dalam 5 tahapan kegiatan dengan jenis benih varietas.

“Yang diadakan sebanyak 9 jenis benih varietas hibrida dan salah satu varietas yang diadakan adalah jenis benih varietas balitbang dengan merek BIMA 20 URI,” ucapnya.

Dalam penunjukan penyedia varietas benih jagung balitbangtan, PPK kemudian menunjuk PT DAPI yang mengaku sebagai distributor yang ditunjuk oleh PT ESA untuk Provinsi Lampung dengan pelaksanaan kontrak sebanyak 2 kali.

“Dengan nilai kontrak sebesar lebih kurang Rp.15 miliar yang dialokasikan untuk lebih kurang 26.000Ha lahan tanam dengan jumlah benih sebanyak 400Kg yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur,” katanya.

Lalu di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Utara. “Dalam proses penyidikan diperoleh fakta bahwa PT DAPI tidak pernah mendapatkan dukungan dari produsen jenis benih BIMA 20 URI melainkan proses yang terjadi didalam pengadaan hanya proses jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA.

“Dalam mengadakan benih varietas penyedia yang ditunjuk dalam hal ini PT DAPI mengadakan sendiri (membeli dari pasar bebas) sehingga kualitas daripada benih yang diadakan menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (sertifikat kadaluarsa dan sertifikat tumpang tindih),” ungkap dia.

Dan terhadap ketiganya, yang bersangkutan disangkakan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomoer 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 Tahun penjara.

Tom Saputra

  • Bagikan