Kirka – Rencana investasi jumbo senilai Rp680 miliar untuk proyek hilirisasi industri ayam terintegrasi di Lampung Selatan memantik respons serius dari Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung, Mahendra Utama.
Kendati mengapresiasi orkestrasi pemerintah pusat dalam merealisasikan visi swasembada pangan, Mahendra mewanti-wanti agar proyek ini tidak menjelma menjadi praktik monopoli baru yang meminggirkan peternak rakyat.
Bagi Mahendra, masuknya modal besar di bawah bendera Danantara dan Kementerian Pertanian ini ibarat dua mata pisau.
Di satu sisi, ini adalah karpet merah bagi kemajuan industri pangan; di sisi lain, berpotensi menjadi jebakan korporasi jika tidak dikelola dengan prinsip inklusif.
“Kolaborasi lintas institusi ini patut diacungi jempol. Menteri Pertanian, Danantara, hingga Gubernur dan Bupati Lampung Selatan berhasil menyinkronkan birokrasi yang biasanya rumit.
“Namun, catatan tebalnya adalah, siapa yang paling menikmati kue ekonomi ini,” ujar Mahendra Utama di Bandarlampung, Senin, 9 Februari 2026.
Mantan aktivis 98 ini menyoroti skema kerja sama operasional yang melibatkan PT Berdikari (anak usaha ID Food) sebagai operator dan PTPN 1 sebagai penyedia lahan.
Menurutnya, pemanfaatan aset PTPN adalah langkah taktis untuk efisiensi, namun ia mendesak agar ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibuka selebar-lebarnya.
Mengutip pernyataan Direktur Utama PTPN 1, Teddy Yunirman Danas, yang membuka peluang kemitraan dengan BUMD, Mahendra menegaskan hal tersebut tidak boleh sekadar wacana pemanis.
“Keterlibatan BUMD adalah kunci agar perputaran uang ratusan miliar itu mengendap di tanah Sang Bumi Ruwa Jurai, tidak sekadar mampir lalu terbang lagi ke Jakarta,” tegas pemerhati pembangunan ini.
Risiko Integrasi Vertikal
Lebih jauh, Mahendra membedah proyek ini dari kacamata ekonomi industri.
Ia menilai, model bisnis yang diterapkan adalah Vertical Integration penguasaan rantai pasok dari hulu (pakan, bibit) hingga hilir (Rumah Potong Ayam/RPA).
Secara teori, model ini menjanjikan efisiensi biaya dan jaminan pasokan.
Namun, Mahendra mengingatkan adanya risiko dominasi pasar yang berlebihan jika merujuk pada Resource Based View (RBV).
Penguasaan sumber daya lahan, modal, dan kebijakan di satu tangan korporasi besar bisa mempersempit ruang gerak pemain lokal.
“Kita tidak ingin ada efisiensi di atas kertas, tapi di lapangan justru mematikan peternak kecil. Hilirisasi harus santun.
“Negara untung, korporasi besar, tapi rakyat di sekitar lokasi proyek juga harus ikut cuan, bukan cuma jadi penonton atraksi investasi,” cetusnya.
Ia berharap megaproyek di Lampung Selatan ini menjadi pilot project nasional yang ideal, sebuah simbiosis di mana raksasa BUMN mampu merangkul kekuatan ekonomi daerah tanpa harus saling memangsa.
