Menu
Precision, Actual & Factual

Jawaban Kejati Lampung Usai Dilaporkan DPP Pematank ke Kajaksaan Agung RI

  • Bagikan
Kasi Penkum Kejati Lampung, Andre W Setiawan. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Usai DPP Pematank melaporkan Kejaksaan Tinggi Lampung ke Kejagung RI, terkait penanganan sembilan aduannya yang dinilai tidak transparan dan cenderung minus hasil, Kejati Lampung memberikan jawabannya tentang alasan sebab musabab dibalik polemik pada sembilan aduan Pematank tersebut.

Kepada KIRKA.CO melalui Kepala Seksi Penerangan Hukumnya, Andrie W. Setiawan, Senin 31 Mei 2021 kemarin Kejaksaan Tinggi Lampung membeberkan Laporan DPP Pematank yang ditangani oleh pihaknya sejauh ini, yang menurutnya telah dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan dari Kejaksaan.

“Seperti yang diberitakan oleh KIRKA.CO, benar bahwa ada sembilan Laporan DPP Pematank ke Kejati Lampung, dua diantaranya memang belum ditemukan tindak pidananya, satu laporan tidak kami tindaklanjuti karena tidak jelas subtansinya, sisanya beberapa sedang dalam proses penanganan kami dan sebagian diserahkan ke Kejaksaan Negeri,” ungkap Andre.

“Namun dalam hal ini kami tetap merespon baik ketika ada ketidakpuasan DPP Pematank terhadap penanganan laporannya dan memilih untuk meneruskannya ke pusat, itu hak mereka,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya diberitakan KIRKA.CO dengan judul 9 Pengaduan Dugaan Korupsi Mandek di Kejati Lampung Pematank Lapor Kejagung & KPK  https://kirka.co/sembilan-pengaduan-dugaan-korupsi-di-kejati-lampung-mangkrak-pematank-lapor-kejagung-dan-kpk/ )

Pada berita tersebut DPP Pematank mendaftarkan aduannya terkait ketidakpuasan Pematank atas penanganan sembilan Laporannya di Kejati Lampung, Adapun laporan yang disampaikan tersebut diantaranya

1. Laporan dengan Nomor 095/B.1/PEMATANK/LPG/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 terkait dugaan KKN pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

2. Laporan dengan Nomor 108/B.1/PEMATANK/LPG/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 terkait dugaan KKN pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

3. Laporan dengan Nomor 175/PEMATANK/DPD/L/XII/2020 tertanggal 11 September 2020 terkait dugaan KKN pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pesawaran.

4. Laporan dengan Nomor 155/PEMATANK/DPD/L/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 terkait dugaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung (SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji-Sekampung).

5. Laporan dengan Nomor 007/PEMATANK/DPD/L/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021 terkait dugaan KKN pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

6. Laporan dengan Nomor 010/PEMATANK/DPP/L/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 terkait dugaan KKN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Timur.

7. Laporan dengan Nomor 014/PEMATANK/DPD/L/III/2021 tertanggal 04 Maret 2021 terkait dugaan KKN pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

8. Laporan dengan Nomor 021/PEMATANK/DPD/L/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 terkait dugaan KKN pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.

9. Laporan dengan Nomor 027/PEMATANK/LAP/DPP/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 lalu, terkait dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.

  • Bagikan